Articles
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19
Rato, Dominikus;
Utomo, Laksanto;
Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa;
Bustami, Simona;
Tehupeiory, Aartje;
Trisia, Marlisa Ayu;
Nur, Abdul Rahman;
., Marthin;
Jamin, Mohammad;
., Yulia;
Gultom, Elfrida Ratnawati;
Warjiyati, Sri;
., Suyanto;
Prihastuti, Diane;
Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6691.792 KB)
|
DOI: 10.46816/jial.v1i1.12
Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.
Penyuluhan Pentingnya Pendaftaran Tanah Desa Binaan Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungan
Aartje Tehupeiory;
I Dewa Ayu Widiyani;
Gindo L Tobing;
Diana Napitupulu
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 2 No. 1 (2020): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/cs.v2i1.1653
Pentingnya Pendaftaran Tanah dilaksanankan di Desa Binaan Kecamatan Pematang Siantar, Kabupaten Simalungan selama 2 hari yakni tanggal 14, 15 agustus 2019. Dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Hukum di bidang Hukum Pertanahan, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran pada masayarakat pentingnya pendafatran tanah bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum bagi tanahnya yang dimiliki sehingga menimbulkan rasa mantap dan rasa aman bagi masyarakat yang memiliki tanah yang dihaki. Selanjutnya ada perlindungan hukum untuk untuk mencengah gangguan dan penguasaan sesama warga masyarakat. Dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur. Dari hasil kegiatan dapat diperoleh data bahwa masyarakat kecamatan Sidamanik belum memahami pentingnya pendaftaran tanah, masyarakat merasa aman saja dengan sikon selama ini, karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, sementara kebijakan pemerintah presiden Jokowi tahun 2018 sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) program percepatan pendaftaran tanah bagi masyarakat. Kata Kunci: Pentingnya; Pendaftaran; Tanah
AKSI UKI PERDULI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
Elferida Sormin;
Nelius Harefa;
Fransiska Sitompul;
Evy S Arodes;
Jap Mai Cing;
Aarce Tehupeiory;
Lamhot Naibaho;
Nova Irawati Simatupang;
Familia Novita Simanjutntak;
Leony Sanga Lamsari Purba;
Sumiyati;
St Fatimah Azzahra
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 2 No. 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/cs.v2i2.2255
Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia telah membuat perubahan dalam banyak hal di kehidupan masayarakat. Secara khusus di Indonesia, berita tentang maraknya penyebaran virus covid-19 mulai pada bulan Januari 2020 hingga akhirnya awal Maret pemerintah mengambil keputusan yang sangat sulit dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana berbagai sektor terkhusus di bidang pendidikan diharapkan melaksanakan seluruh kegiatan secara online. Tidak terkecuali Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia turut mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya rasa ketakutan yang mendalam pada masyarakat yang mendorong untuk menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer membuat masyarakat secara khusus di Jakarta berlomba-lomba untuk memiliki antiseptik pencuci tangan karena dinilai efektif membunuh kuman atau virus. Sehingga persediaan antiseptik ini pun langka dan melambung tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian Universitas Kristen Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang berkomitmen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Pengabdian kepada Masyarakat dan juga oleh dorongan kemanusiaan membantu pemerintah pada masa-masa sulit di saat pandemi covid-19, sehingga Universitas Kristen Indonesia melalui karya pengabdian para dosen di Prodi Pendidikan Kimia FKIP dan Fakultas Kedokteran bersama-sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melaksanakan kegiatan “Aksi UKI Perduli Dalam Rangka Pncegahan Penyebaran Virus Covid-19”. Dalam kegiatan PkM ini para dosen bekerja di laboratorium dengan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka membuat atau memproduksi hand sanitizer sesuai dengan standar World Health Organization (WHO), dan selanjutnya mendistribusikan produk tersebut ke masyarakat melalui puskesmas-puskesmas dan kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta Timur. Sebanyak 2000 botol kemasan 100 mL hand sanitizer diproduksi dan didistribusikan oleh Universitas Kristen Indonesia melalui dua tahapan waktu. Kata kunci: Pengabdian kepada Masyarakat; Aksi Perduli; Hand Sanitizer; Pandemi Covid-19
Forest Protection through Sasi: Local Environmental Law in Ambon Island Post COVID -19 Pandemic
Aarce Tehupeiory;
Haposan Sahala Raja Sinaga;
Lamhot Naibaho
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : University of Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p05
This study discusses forest protection through Sasi (Local Environmental Law) in Ambon island post-COVID-19. Sasi is a customary norm and rules and sanctions regarding the prohibition of taking plant or plant products, fish and game time before the time agreed and determined by community leaders and leaders together with community members. The main goal is to conserve natural resources, control and limit human greed in overexploiting natural resources. The research method used is a qualitative research method with normative legal research. The research was conducted at Universitas Kristen Indonesia from January to March 2021. The objects studied were documents either in reports or regulations related to indigenous peoples' local wisdom. The research instrument used was a document checklist. The data analysis technique used is the descriptive analysis technique. The research results are that traditional Sasi wisdom has values ??and norms to protect forests, water sources, annual plants, and food plants. With the concept and understanding of how environmental managements with various customary rules to obtain benefits and maintain the kinship value of area units that already have an identity and must continuously be maintained in the aftermath of the COVID-19 pandemic.
LEGAL PROTECTION TO INDIVIDUAL RIGHTS IN LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST
Aartje Tehupeiory
Diponegoro Law Review Vol 2, No 1 (2017): Diponegoro Law Review April 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (527.566 KB)
|
DOI: 10.14710/dilrev.2.1.2017.101-113
In principle land procurement is done by a method that between the party requiring land and the right owner of land, whose land is required for public interest, under the principle applicable on land control and legal protection provided by the national law on land to the right to the land holders. In the legislation setting forth the land procurement for public interest a fair treatment is given to individual right so the legal protection and certainty for individuals in land procurement can be achieved. However, in the implementation the empirical cases get insufficient protection and fair treatment. There is no balance, equitability and harmony between the state’s right to control and protection to individual’s property right. On one side, the development for public interest is in an urgent need of sufficient lands, but on the other side individuals also need land for their life continuity. If by reason of development, the land is forcefully confiscated, it means ignoring the protection to individual right on land. Consequently, individuals and community get inadequate justice and protection, legal certainty. This writing is intended to analyze the role of legal protection to individual right in land procurement for public interest. By applying the statute approach method, the state’s role in providing legal protection to its citizens can be learnt. In conclusion there is lack of protection and respect to individual right and community provided on proportional basis because the delegation of state’s land control authority gives impression of extremely wide and great power.
Analisis Perjanjian Internasional dan Dampak Terhadap Hubungan Kerjasama Indonesia-Fiji
Heni Novalisa Tabisu;
Aartje Tehupeiory;
Diana R. W Napitupulu
Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Ridwan Institute
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v2i11.339
Indonesia Australia Ekonomi Partnership merupakan perjanjian kemitraan atau disebut dengan perjanjian bilateral kedua negara. Perjanjian ekonomi ini akan mengatur pasar Indonesia untuk eksportir Australia. Lebih dari 99% ekspor barang Australia ke Indonesia berdasarkan nilai akan dihitung bebas biaya bea. Dalam perjanjian ini, penulis menemukan adanya peningkatan ekonomi Indonesia saat ikut dalam perjanjian Internasional I-A CEPA Agreement. Peningkatan terjadi karena adanya minimalisir resiko kerugian bagi kedua negara dalam bidang ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum kepustakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku-buku serta artikel tentang perjanjian dagang antara Indonesia dan Australia. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep serta pendekatan perundang-undangan. Kerangka teori yang dipakai sebagai dasar analisis adalah teori perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan tentang perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antara bangsa-bangsa bertujuan untuk mengakitkan hukum tertentu. Pembahasan penelitian penulis mengemukakan bahwa; adanya peningkatan ekonomi nasional di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021 akibat dampak dari perjanjian kerjasama dagang Indonesia dan Australia. Demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia memberikan keuntungan bagi hubungan diplomatik kedua negara serta mengakibatkan kemajuan ekonomi akibat dari hukum yang berlaku serta mengikat kedua negara tersebut.
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Aartje Tehupeiory
to-ra Vol. 1 No. 1 (2015): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/tora.v1i1.1091
In terms of the provision of land for the public interest was formed the Committee for Land Procurement (P2T) based on the number of Presidential Decree No. 55 of 1993, with one of the principle is not looking for profit. Based on that, the Governor of Maluku made a decree on the city of Ambon in the decree for the construction of a common or garden Burial Tombs common (TPU). Because of thesituation/circumstances of the civil emergency in the province of Maluku, at the discretion of the Mayor of Ambon city as the Executive ruler of the elements of the civil emergency, delegated various tasks to the team's who had the responsibility to carry out the release of P2T land rights.But later in the day, a problem occurs that is alleged to have elements of criminal acts of corruption in the procurement of land for the public interest with respect to the construction of TPU. While all of the procedures and the mechanism of release of land rights has been carried out in accordance with Presidential Decree No. 55 no 1993. This is because the Government cannot took over the land purchase benefits.Therefore there needs to be re-construction (reconstruction) of losses the country associated with the procurement of land for the public interest. Kata kunci: Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah
ASPEK HUKUM BISNIS DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL
Aartje Tehupeiory
to-ra Vol. 1 No. 2 (2015): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/tora.v1i2.1143
ABSTRACT The main problem related to tourism region utilization in the bussiness legal aspects is related to the development and the management of tourism in the region of small islands. Understanding the legal aspects of land will determines the success or failure of the development and management of tourism in the region of small islands. And by understanding the legal principles concerning cooperation, business agreement, tourism area management, specific clauses in the agreement and other things associated with any agreement form, we can say that all of it must be returned on the purpose of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution to prosperity and justice for the people. Kata Kunci: Pembangunan, Pengelolaan Pariwisata
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MASYARAKAT DESA) DALAM MENDUKUNG PROGRAM EKONOMI KREATIF DESA SESUAI UU DESA
Aartje Tehupeiory
to-ra Vol. 5 No. 2 (2019): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/tora.v5i2.1197
Abstract For the empowerment of village communities in supporting the Village Creative Economy Program, which is to nd creative and innovative thinking models to build villages in an innovative model of empowering communi-ties in poverty reduction given to rural communities through educational innovations, innovations in the utiliza-tion of vacant land, traditional market management innovations, innovation village based or village. a quality community was formed in the rural areas to provide digital education for business development and community empowerment to help community businesses and micro and small businesses. Keywords: village community empowerment, village creative economy
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG
Heddy Kandou;
Dhaniswara K Harjono;
Aartje Tehupeiory
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang memberi hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang langsung dari benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Hak mengambil pelunasan tersebut memberikan hak mendahulu kepada kreditor pemegang jaminan diantara para kreditor lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata jo Pasa1 1133 dan 1134 KUHPerdata jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam memperoleh pelunasan utang dan hak mendahulu dari Kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari benda jaminan fidusia. Untuk itu Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier terkait kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, hak mendahulu, utang