Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perbandingan Pola Rekrutmen Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Ramadhian, Fajar Noor; Valentina, Tengku Rika; Irawati, Irawati; Putera, Roni Ekha
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 1 (2023): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.8.1.133-149.2023

Abstract

Pola rekrutmen kepala daerah menurut undang-undang No.5 Tahun 1974 ditentukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan di undang-undang No.8 Tahun 2015 kepala daerah dipilih secara langsung. Perbedaan penjelasan undang-undang ini juga memperlihatkan posisi elite Jakarta dan masyarakat daerah dalam menentukan calon pemimpinnya. Kelompok-kelompok militer mendapatkan tempat yang strategis dengan besarnya pengaruh lembaga ini di era Orde Baru. Pemilihan kepala daerah hanya sekadar formalitas, karena mekanismenya diatur oleh Orde Baru. Sedangkan di undang-undang No 8 Tahun 2015 partai politik menjadi wadah rekrutmen kepala daerah sebelum dipilih oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat sipil mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan terbuka dalam menyuarakan aspirasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, penulis menggali informasi dari dua undang-undang tersebut lalu melihat pola rekrutmen kepala daerah di dua undang-undang ini.