Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendampingan Hukum pada Perempuan Dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran Oktavia, Nabila Dina; Khasanah, Shofiyatul; Sari, Nadya Ayu Wulan; Perdana, Laura Yunita; Salsabila, Shela Eka; Azzahra, Alrath Shahnaz Putri; Sinawang, Mochammad Farrel
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6943

Abstract

Gugatan cerai ghoib merupakan jalur hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan suami yang tidak diketahui keberadaannya, terutama apabila terdapat alasan kuat seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pendampingan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam perkara cerai ghoib, serta bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam ruang lingkup kerja advokat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui observasi langsung dan studi kasus selama penulis menjalani magang di kantor advokat di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan hukum berjalan efektif, mulai dari perumusan gugatan hingga persidangan, yang dalam kasus ini hanya berlangsung satu kali hingga putusan dikabulkan. Hal ini dimungkinkan karena bukti pendukung telah lengkap dan alasan cerai memenuhi unsur hukum yang berlaku. Peran advokat dalam konteks ini tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga memberikan pemahaman hukum kepada klien, terutama terkait hak atas nafkah, status hukum anak, dan prosedur hukum setelah perceraian. Kajian ini menegaskan bahwa pendampingan hukum oleh advokat dapat memperkuat akses perempuan terhadap keadilan dalam gugatan cerai ghoib, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN PATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 Oktavia, Nabila Dina; Afifah Mayaningsih
UIR Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).24884

Abstract

This article provides a normative legal analysis of the 2025 policy on increasing the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) rates in Pati Regency, which raised both the tax rate and property value assessment (NJOP) by up to 250%. The policy sparked social protests due to a sharp rise in taxpayers’ bills and concerns over its fairness. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study examines the legal basis of local government authority, the policy’s conformity with fundamental tax law principles, and its normative implications for taxpayers and local governance. The findings indicate that while the local government’s authority to regulate PBB-P2 is legally valid under Law No. 28 of 2009, the policy substantially contradicts the principles of tax justice, legal certainty, and ability to pay, potentially undermining the legitimacy of local administration. The study recommends greater transparency, public participation, and proportionality in setting PBB-P2 rates to ensure alignment with equitable tax law principles.