Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Program Pelayanan Malam Dalam Kepengurusan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya Safitri, Lila Amelia; Widiyarta, Agus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7989

Abstract

Kepengurusan Administrasi Kependudukan merupakan suatu proses sistematis dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa proses Adminitrasi Kependudukan yang berbelit-belit dan memakan waktu. Hal tersebut mengakibatkan keengganan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan mengenai program tambahan jam pelayanan yang akan dilakukan serentak di Balai RW secara bergantian pada setiap kelurahan, kecamatan dan puskesmas sebagai salah satu upaya pendekatan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya administrasi kependudukan, serta mengoptimalkan administrasi pelayanan dokumen kependudukan tanpa harus pergi ke kelurahan ataupun Mal Pelayanan Publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pelayanan Malam di Kelurahan Jambangan, Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Program oleh David C. Korten. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber penelitian terdiri atas Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), staf bagian pelayanan, mahasiswa magang bagian pelayanan dan warga Kelurahan Jambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga Jambangan sangat antusias untuk mengikuti program pelayanan malam karena sesuai dengan kebutuhan dan keluhan masyarakat. Selain mudah dan tepat waktu, pemahaman petugas terhadap proses dan persyaratan sangat memadai dan sesuai dengan prosedur yang ada. Masyarakat juga berperan penting untuk menilai kinerja petugas kelurahan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Jambangan.
Implementasi Kebijakan Pembayaran Parkir Via QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat di Kota Surabaya Safitri, Lila Amelia; Avisena, Mochammad Alvin; Tribuana, Aurora Andi; Nahda W, Azizah Ramadhani Mega; Tukiman, Tukiman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11727

Abstract

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mengatasi kebocoran PAD khususnya pada pajak retribusi parkir, Pemerintah Kota Surabaya meresmikan kebijakan pembayaran retribusi parkir via QRIS di Kota Surabaya. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah penerapan kebijakan pembayaran retribusi parkir melalui QRIS di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat indikator meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pembayaran retribusi parkir secara non-tunai melalui QRIS di Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan kebijakan pembayaran retribusi parkir melalui QRIS di Kota Surabaya dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Walaupun demikian, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya tercapai yakni pada indikator disposisi. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang ditemui yakni ketidaksiapan masyarakat terhadap metode pembayaran secara non-tunai melalui QRIS, tantangan pada pemahaman juru parkir terkait mekanisme pembayaran secara non-tunai melalui QRIS, dan penolakan oleh beberapa juru parkir terkait permasalahan bagi hasil retribusi parkir antara Pemerintah Kota Surabaya dan juru parkir.