<![CDATA[ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 telah memberikan kepastian hukum mengenai konstitusionalitas syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas bagi calon presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menganalisis kedudukan konstitusional syarat pendidikan minimal tersebut dan mengeksplorasi model adaptasi hukum pemilu untuk mengakomodasi perkembangan zaman. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan validitas norma berdasarkan prinsip delegasi konstitusional Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi juga mengakui konsep “open legal policy” yang memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji ulang syarat pendidikan berdasarkan kepentingan terbaik bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks antara inklusivitas demokratis dengan tuntutan kompetensi kepemimpinan modern yang memerlukan kapasitas intelektual tinggi. Penelitian menyimpulkan bahwa adaptasi syarat pendidikan calon presiden melalui perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang mampu menghadapi kompleksitas governance abad ke-21, dengan model adaptasi gradual yang mempertimbangkan harmonisasi komprehensif seluruh aspek dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Kata kunci: Syarat Pendidikan Presiden, Open Legal Policy, Adaptasi Hukum Pemilu. ABSTRACK Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXIII/2025 has provided legal certainty regarding the constitutionality of minimum high school education requirements for presidential candidates as regulated in Article 169 letter r of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research analyzes the constitutional position of such minimum education requirements and explores electoral law adaptation models to accommodate contemporary developments. Using normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches, this study finds that the Constitutional Court affirmed the validity of the norm based on constitutional delegation principles of Article 6 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, the Court also recognized the concept of “open legal policy” that grants authority to the Parliament to review education requirements based on the nation's best interests. Research findings reveal a paradox between democratic inclusivity and modern leadership competency demands requiring high intellectual capacity. The study concludes that adapting presidential candidate education requirements through Electoral Law amendments becomes an urgent necessity to ensure national leadership quality capable of addressing 21st-century governance complexities, with a gradual adaptation model considering comprehensive harmonization of all aspects within the Electoral Law. Keywords: Presidential Education Requirements, Open Legal Policy, Electoral Law Adaptation.]]>
