Ibrahim, Erni Cahyani
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK DALAM IMPLEMENTASI TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA Ibrahim, Erni Cahyani; Arum, Ruki Ambar
Jurnal Administrasi Negara Vol 24 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pendapatan nasional yang bersumber dari pajak diperlukan langkah-langkah khusus atau terobosan kebijakan agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dari ke tiga tahapan tax amnesty yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, diketahui bahwa para wajib pajak cukup antusias mengikuti program ini. Antusiasme yang tinggi dari para wajib pajak ini merupakan wujud pelaksanaan kepatuhan sukarela wajib pajak. Tinjauan ini dilakukan oleh peneliti terhadap elemen-elemen kunci yang dianggap mampu mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang meliputi : (1) Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, (2) Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, (3) Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, dan (4) Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela wajib pajak dalam implementasi tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara berjalan efektif meskipun target untuk tax amnesty tidak ditetapkan dalam skala regional melainkan terpusat (nasional). Kata Kunci : Tax Amnesty, Kepatuhan Sukarela, Implementasi   Abstract                 To maintain and increase the national income from taxes, special measures or policy breakthroughs are required in order to increase tax revenues in subsequent years and achieve acceptance targets. One of the efforts implemented is the Tax Amendment (Tax Amnesty). From the three phases of tax amnesty held at Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) Pratama Makassar Utara, it’s known that the taxpayer are quite enthusiastic to follow this program. The high enthusiasm of the taxpayers is a from of voluntary taxpayer compliance implementation. This review is conduct by the researcher on the key elements that are considered capable of realizing voluntary taxpayer complience which include : (1) Good service program to taxpayer, (2) Simple and easy procedure of taxpayer, (3) Complience monitoring program and effective verification, and (4) Enforcement of law enforcement explicitly and fairly. The research method use is descriptive with qualitative approach. Techniques of collecting data is done in depth interviews, observation, and document review. The result show that taxpayer voluntary complience in the implementation of tax amnesty at Kantor Pelayanan Pajak  (KPP) Pratama Makassar Utara is effective eve though the target for tax amnesty is not set in the  regional scale but centralized (national scale). Key word: Tax Amnesty  ,Voluntary Complience , Implementation
KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN BERDASARKAN PSAK NO.16 (revisi 2011) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV MAKASSAR (UNIT USAHA PKS LUWU) Arum, Ruki Ambar; Ibrahim, Erni Cahyani
Jurnal Administrasi Negara Vol 23 No 1 (2017): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBesarnya investasi yang ditanamkan dalam aktiva tetap menjadikan aktiva tetap perlu mendapatkan perhatian yang serius, tidak hanya pada penggunaan dan operasinya saja tetapi juga dalam perlakuan akuntansinya. Proses pengakuan, penyusutan, penurun, pelepasan, dan pengungkapan aktiva tetap sedianya berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (revisi 2011) yang mengatur perlakuan akuntansi aktiva tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perlakuan kebijakan akuntansi aktiva tetap dan penyusutan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Unit Usaha Perkebunan Kelapa Sawit LUWU I). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran secara jelas tentang perlakuan kebijakan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Unit Usaha Perkebunan Kelapa Sawit LUWU I) dalam perlakuan akuntansi aset tetap masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.16 (revisi 2011). Hal ini ditunjukkan dengan tidak dilakukannya review atas nilai residu dan umur manfaat aset tetap pada setiap akhir tahun buku, dan tidak diakuinya keuntungan atau kerugian disposal aset  tetap. Oleh karena itu, guna menghasilkan laporan keuangan yang handal maka perlu dilakukan penyajian dan pengungkapan aset tetap secara terstandar sebagaimana diatur dalam PSAK No.16 (revisi 2011).Kata Kunci : Aset Tetap ,  Penyusutan, PSAK, Laporan Keuangan. AbstractThe amount invested in fixed assets made concern fixed assets, not only on the use and operation but also in the accounting treatment. The process of recognition, depreciation, disposals, and disclosure of fixed assets was due to be guided by the Statement of Financial Accounting Standard (IAS) 16 (revised 2011) which prescribes the accounting treatment of fixed assets. The research to determine the treatment of accounting policies and the depreciation of fixed assets at PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Unit Usaha Perkebunan Kelapa Sawit I). The method used is descriptive qualitative approach that gives a clear picture of the treatment of fixed asset accounting policies in accordance with SFAS No. 16 (Revised 2011). The technique of collecting data through interviews, observation and study of the document. The results showed that the policy of PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Unit Usaha Perkebunan Kelapa Sawit I) in plant and equipment is still not fully in accordance with IAS 16 (revised 2011). This is shown by not doing a review of the residual value and useful life of fixed assets at the end of each financial year, and no recognition of gain or loss on disposal of fixed assets. Therefore, in order to produce reliable financial statements it is necessary to the presentation and disclosure of fixed assets are standardized as set out in IAS 16 (revised 2011).Keywords: fixed assets, depreciation, IAS, financial Statement