Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Shopee Paylater dalam Menghadapi Wanprestasi Ni Nyoman Trisna Pradewi
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 5 (2025): September : Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i5.635

Abstract

The development of the internet in Indonesia has opened up numerous opportunities, including in the field of online commerce. One widely used feature in online transactions is the "Paylater" system, as implemented by Shopee through its Shopee Paylater service. This feature allows users to purchase goods now and pay for them later, with relatively low interest rates. This study aims to examine the regulations and implementation of Shopee Paylater, as well as the legal protection available to consumers in cases of default or issues with the service. The study refers to the Indonesian Civil Code, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services. The research findings indicate that Shopee Paylater users are bound by a standard agreement with PT. Commerce Finance during the purchasing process. Shopee is responsible for protecting consumers in accordance with applicable regulations, but breaches related to network security can pose risks to consumers. In addition, while the service facilitates easier access to goods and services for users, it is crucial that consumers fully understand the terms and conditions of the service, including the consequences of late payments. The study also emphasizes the need for clearer and more comprehensive consumer protection regulations, especially in light of the rapid growth of digital financial services. This research highlights the importance of adequate legal protection for users of Paylater services to ensure their rights are safeguarded in the evolving digital economy.
Kendala Pelaksanaan Asset Recovery Oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Ni Nyoman Trisna Pradewi; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3839

Abstract

Asset recovery merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, pelaksanaan asset recovery tidak selalu berjalan optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Badung. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung telah dilakukan sesuai kewenangan hukum melalui penyitaan, perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti, namun pemulihan kerugian negara belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kendala normatif berupa keterbatasan pengaturan hukum, kendala struktural dalam koordinasi antarlembaga dan keterlibatan pihak ketiga, serta kendala teknis-operasional dalam penelusuran, pengelolaan, dan eksekusi aset, sehingga diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan sistem pengelolaan aset.