<![CDATA[Asset recovery merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, pelaksanaan asset recovery tidak selalu berjalan optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Badung. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung telah dilakukan sesuai kewenangan hukum melalui penyitaan, perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti, namun pemulihan kerugian negara belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kendala normatif berupa keterbatasan pengaturan hukum, kendala struktural dalam koordinasi antarlembaga dan keterlibatan pihak ketiga, serta kendala teknis-operasional dalam penelusuran, pengelolaan, dan eksekusi aset, sehingga diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan sistem pengelolaan aset.]]>
Copyrights © 2026
