Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya UEFA dalam Internalisasi Norma Inklusivitas di Sepak Bola Eropa melalui Kampanye Equal Game Djati, Dave Matthew; Resen, Putu Titah Kawitri; Permana, Yedi Mulya
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.287

Abstract

Penelitian ini mengkaji upaya UEFA dalam menanamkan norma inklusivitas di sepak bola Eropa melalui kampanye "Equal Game" yang diluncurkan pada tahun 2017. Kampanye ini bertujuan untuk melawan berbagai bentuk diskriminasi, termasuk rasisme, intoleransi agama, ketidaksetaraan gender, serta eksklusi berdasarkan disabilitas dan orientasi seksual. Dengan menggunakan kerangka "siklus hidup norma" yang mencakup tahap kemunculan, kaskade, dan internalisasi, studi ini menunjukkan bagaimana UEFA secara aktif bertindak sebagai "norm entrepreneur ". Kampanye "Equal Game" menjadi sarana utama untuk menyebarkan pesan inklusivitas secara luas melalui kompetisi besar, klub, dan pemain, sehingga menciptakan tekanan sosial untuk adopsi norma tersebut. Hasilnya, prinsip-prinsip inklusivitas telah berhasil diintegrasikan ke dalam regulasi formal UEFA, federasi nasional, dan kebijakan klub. Proses ini menandai adanya internalisasi norma. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan signifikan. Terdapat resistensi terhadap norma ini yang berasal dari konteks politik dan budaya lokal, seperti ideologi nasional yang kuat di Prancis (laïcité) dan sentimen etno-nasionalis di Hungaria. Hasil penelitan menunjukkan bahwa meskipun kampanye "Equal Game" telah berhasil menanamkan norma inklusivitas dalam banyak aspek sepak bola Eropa, keberhasilan utamanya bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai bentuk resistensi yang terus muncul. Kata kunci : Inklusivitas, Difusi Noma, Equal Game Abstract This study examines UEFA's efforts to instill norms of inclusivity in European football through its "Equal Game" campaign, launched in 2017. The campaign aims to combat various forms of discrimination, including racism, religious intolerance, gender inequality, and exclusion based on disability and sexual orientation. Using a "norm lifecycle" framework encompassing the stages of emergence, cascade, and internalization, the study demonstrates how UEFA actively acts as a "norm entrepreneur." The "Equal Game" campaign has become a key vehicle for disseminating inclusivity messages widely through major competitions, clubs, and players, creating social pressure for the norm's adoption. As a result, inclusivity principles have been successfully integrated into UEFA's formal regulations, national federations, and club policies. This process marks the internalization of the norm. However, the study also highlights significant challenges. Resistance to this norm stems from local political and cultural contexts, such as the strong national ideology (laïcité) in France and ethno-nationalist sentiment in Hungary. The research findings suggest that while the “Equal Game” campaign has been successful in embedding norms of inclusivity in many aspects of European football, its ultimate success depends on the ability to overcome the various forms of resistance that continue to emerge.
Diplomasi Indonesia Dalam Forum Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Sebagai Upaya Mengatasi Segregasi Papua Dharma, Dewa Putu Bhagastya; Permana, Yedi Mulya; Putri, Penny Kurnia
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.300

Abstract

The issue of Papuan segregation is a major problem for Indonesia. Various approaches have been taken, from military intervention to negotiations, but pro-secession movements such as the Free Papua Movement (OPM) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) still receive support from a number of countries in the Pacific region. This international support is considered a threat to the country's sovereignty, so it requires a careful diplomatic approach. One alternative is being pursued through the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) forum. This study aims to analyze how and what efforts the IPPP forum has made on the Papua issue through the conceptual framework of parliamentary diplomacy and narrative power. The method used is qualitative research with data collection from official websites, meeting reports, journal articles, and related news. The results of the study show that the IPPP's efforts to cooperate and use the forum as a tool for narrative management have succeeded in influencing the decisions of Pacific countries to reduce their support for the issue of Papuan segregation. These efforts have resulted in diplomatic engagement through cooperation within the IPPP forum and the successful exertion of influence through narrative, thereby achieving the Indonesian government's objectives. These findings indicate that parliamentary diplomacy through the IPPP has had a positive impact on efforts to address the Papua issue and has become an alternative solution. Abstrak Isu segregasi Papua menjadi permasalahan besar Indonesia. Mulai dari pendekatan militer hingga negosiasi telah dilakukan, namun gerakan pro segregasi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masih mendapatkan dukungan dari sejumlah negara di kawasan pasifik. Dukungan internasional ini dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan diplomasi yang hati – hati. Salah satu alternatif yang dijalankan melalui forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan forum IPPP dalam isu Papua melalui kerangka konsep diplomasi parlemen dan kekuatan naratif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dari situs resmi, laporan pertemuan, artikel jurnal, dan berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan upaya IPPP yang melaksanakan kerja sama dan penggunaan wadah forum tersebut sebagai alat manajemen narasi yang dikeluarkan berhasil memberikan pengaruh dalam keputusan negara – negara kawasan Pasifik dalam meredam dukungannya terhadap isu segregasi Papua. Upaya ini memberikan keterlibatan diplomatik melalui kerja sama dalam forum IPPP dan keberhasilan pemberian pengaruh melalui narasi sehingga tujuan pemerintahan Indonesia berhasil dicapai. Temuan ini mengindikasikan bahwa diplomasi parlemen melalui IPPP berdampak baik kepada upaya penanganan isu Papua dan menjadi alternatif penyelesaian. Kata Kunci: Diplomasi Parlemen, IPPP, Kekuatan Naratif, Segregasi