Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Technology and Economics Law Journal
Rizki, Amanda Amelia
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia Rizki, Amanda Amelia
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 10 (2025): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v4i10.2441

Abstract

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh investasi asing, yang membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, kepastian hukum di sektor publik dan swasta, serta perlindungan hukum yang memadai dari negara tuan rumah. Di Indonesia, salah satu instrumen hukum yang mendukung investasi asing adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28 Tahun 2025), yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP 28 Tahun 2025 dalam menciptakan kemudahan berusaha dan perlindungan publik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan data sekunder terkait kebijakan PP 28 Tahun 2025. Analisis ini difokuskan pada koordinasi antar lembaga, sosialisasi kepada stakeholder, dan harmonisasi dengan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan implementasi sistem berbasis risiko yang terintegrasi dalam OSS menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan publik. Tantangan utama yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sosialisasi, dan harmonisasi yang belum optimal dengan peraturan daerah. PP 28 Tahun 2025 berkontribusi positif terhadap penciptaan kepastian hukum dalam perizinan berusaha dan berpotensi meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing. Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini termasuk penguatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem digital, serta peningkatan monitoring dan evaluasi.
PERAN OJK DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA EQUITY CROWDFUNDING: STUDI PERBANDINGAN DENGAN MEKANISME PENGAWASAN PERBANKAN Rizki, Amanda Amelia; Savitri, Ina Kurnia; Bakhtiar, Irsya
Technology and Economics Law Journal
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in preventing fraud in the implementation of Equity Crowdfunding (ECF) in Indonesia and compares it with the supervisory mechanisms of the banking sector, which are based on the prudential principle. Using a normative juridical approach and a comparative regulatory study, the research finds that although Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2025 concerning the Offering of Securities through Information Technology Based Crowdfunding Services (POJK No. 17 of 2025) has strengthened the regulatory framework for ECF through licensing requirements, off-site and on-site supervision, issuer due diligence obligations, and the application of basic governance principles, these mechanisms have not yet reached the depth of supervision applied in the banking sector. Banking supervision applies the prudential principle comprehensively through risk management, capital adequacy, internal controls, and layered supervisory mechanisms, thereby enabling more effective mitigation of fraud risks. In contrast, supervision of ECF remains largely administrative in nature, reporting-based, and tends to be reactive to fraud cases as they arise. The findings indicate that several prudential banking principles are in fact relevant to be adopted within the ECF supervisory framework; however, their implementation remains limited. Therefore, the effectiveness of OJK’s supervision over ECF is considered suboptimal and requires the strengthening of risk-based supervisory mechanisms as well as enhanced supervisory technology capacity in order to keep pace with the dynamics of fintech innovation
Co-Authors Bakhtiar, Irsya Savitri, Ina Kurnia