Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal Elviyana, Julia
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.178

Abstract

Pengadilan Agama merupakan otoritas yang berperan dalam dalam melakukan pemeriksaan, pengambilan putusan, dan penyelesaian perkara antar sesama orang-orang islam, termasuk ekonomi syariah. Untuk menyelesaikan sengketa, hakim harus mencari dan menggunakan sumber-sumber hukum sebagai dasar pengambilan, termasuk hukum syariah yaitu prinsip hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad. Salah satu bentuk ijtihad adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang dijadikan dasar hukum pengambilan putusan sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Akan tetapi, Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut tidak menjadi bagian hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan keraguan terkait keabsahannya menjadi dasar hukum dalam putusan pengadilan agama. Berdasar isu yang dibahas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai dasar hukum putusan Pengadilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, fatwa Dewan Syariah Nasional berkedudukan sebagai sumber hukum materiil kedudukan yang sama dengan Undang-Undang dalam muka Pengadilan Agama dan dapat digunakan menunjukkan keabsahan suatu tindakan.
Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara Sutanto, Nadia Nathania; Christie, Amanda; Elviyana, Julia; Simanjuntak, Calvin Paulus; Baharina, Ade Michele Siti Aisyah
Acten Journal Law Review Vol. 2 No. 1: Apr 2025
Publisher : PT Matra Cendikia Abadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71087/ajlr.v2i1.25

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in companies plays a crucial role in preventing corruption through principles of transparent, accountable, and responsible governance. This study aims to analyze the effectiveness of GCG implementation as a measure to mitigate corruption and to identify obstacles faced in its application in Indonesia, particularly in State-Owned Enterprises (SOEs). The research method used is normative juridical, with an approach that analyzes regulations related to GCG. The source of data in this research is secondary data, which is obtained through literature studies, including books, journals, official reports, and related regulations such as Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption and regulations on good corporate governance. The results show that although GCG implementation in SOEs has been regulated by various policies, its application is still hindered by weak law enforcement, a lack of transparency culture, and political influence in SOE management. As a result, GCG implementation has not been optimal in preventing corruption. Therefore, strengthening regulations and strict law enforcement are needed, along with organizational cultural changes to integrate GCG principles into company operations.