Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Animha Law Journal Jurnal Honai
Simamora, Hospirene Theresia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
BENTUK KEBIJAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN LEM AIBON DIKALANGAN ANAK DI PAPUA PEGUNUNGAN IRNA, IRNA; Simamora, Hospirene Theresia
Jurnal Honai Vol 3 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/honai.vol4.no1.art3

Abstract

Anak merupakan generasi masa depan yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika pergaulan mereka gagal ataupun pergaulan mereka membawa dampak negatif, maka anak gagal dalam menyumbangkan perananya sebagai generasi penerus bangsa. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat yang kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Di papua Pegunungan penyimpangan anak ini menjadi masalah serius dalam hal penyalahgunaan lem Aibon, dimana lem Aibon ini sebagai bahan mabuk-mabukan di kalangan remaja dan anak-anak. Pada kondisi ini diperlukan peran besar pemerintah untuk membuat sebuah aturan dalam bentuk kebijakan untuk mengantisipasi penyalahgunaan lem Aibon dan untuk mengendalikan penjualan lem aibon yang bebas beredar di pasaran agar bisa mengontrol peredaran dan penggunaan lem Aibond. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kandungan zat yang terdapat pada Lem Aibon adalah efek Halusinasi dan perasaan melayang-layang yang menyebabkan anak hilang kesadaran. Solusi mengatasi kecanduan anak terhadap lem Aibon adalah dibutuhkan sebuah aturan berbentuk kebijakan hukum guna mengendalikan peredaran dan penjualan lem Aibon secara bebas dikalangan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI TINDAKAN PENYEROBOTAN TANAH DI INDONESIA Wijaya, Moh Safrul; Simamora, Hospirene Theresia; Marian, Simon; Irna
Jurnal Honai Vol 4 No 2 (2025): Juni
Publisher : LPPM UNAIM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61578/jh.5137-46

Abstract

Penyerobotan tanah tetap menjadi masalah agraria yang signifikan yang memengaruhi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang berlaku pada kasus penyerobotan tanah, mengevaluasi peran aparat penegak hukum, menilai efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data dari sumber primer maupun sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana yang mengatur penyerobotan tanah sudah ada, pelaksanaannya menghadapi kesulitan seperti birokrasi yang kompleks, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya pengawasan internal yang dapat menyebabkan korupsi dan intervensi dari pihak berkepentingan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi pertanahan yang transparan menjadi faktor panting dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat perlindungan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah di Indonesia.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA KEKAYAAN Simamora, Hospirene Theresia; Tusang, Marjan
Animha Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i1.196

Abstract

Perkawinan tidak tercatat atau nikah siri masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan hak keperdataan anak dan kepastian status harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis nikah siri terhadap kedudukan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta status kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah mentransformasi status anak luar kawin agar memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, namun dalam praktiknya masih terkendala hambatan administratif dan stigma sosiologis pada akta kelahiran. Di sisi lain, rezim harta bersama tidak berlaku secara otomatis bagi pasangan nikah siri karena ketiadaan legalitas formal, sehingga menempatkan salah satu pihak dalam posisi rentan saat terjadi perpisahan atau kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah merupakan solusi yuridis tunggal yang bersifat retroaktif untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam melegalkan identitas anak maupun mengonstruksi harta yang diperoleh sebagai harta bersama yang sah menurut hukum positif.
Co-Authors Irna Irna, Irna Marian, Simon Tusang, Marjan Wijaya, Moh Safrul