<![CDATA[Hunian merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mencerminkan kondisi ekonomi dan politik masyarakat. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi menyebabkan tingginya kebutuhan hunian, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Namun, keterbatasan lahan dan lonjakan harga properti membuat hunian layak sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Reklamasi lahan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menciptakan lahan baru dari wilayah perairan. Meski memberikan peluang untuk pengembangan kawasan komersial dan hunian, reklamasi juga membawa dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Secara lingkungan, reklamasi berpotensi merusak ekosistem pesisir, meningkatkan sedimentasi, dan memperburuk risiko bencana seperti banjir. Secara sosial, proyek reklamasi kerap mengorbankan komunitas pesisir, mata pencaharian nelayan, serta mengurangi akses masyarakat terhadap ruang publik. Sementara itu, secara ekonomi, manfaat reklamasi cenderung dinikmati oleh kelompok tertentu, dengan fokus pada pembangunan perumahan kelas atas yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memastikan reklamasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang melibatkan perlindungan lingkungan, transparansi proyek, penghormatan terhadap hak masyarakat terdampak, dan kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat lokal. Solusi lain, seperti pengelolaan lahan eksisting dan pengembangan social housing, perlu menjadi prioritas. Secara keseluruhan, reklamasi dapat menambah luas daratan, tetapi tidak sepenuhnya efektif untuk mengatasi krisis hunian di Indonesia, khususnya untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.]]>
