Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksaan Program PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun (2023-2025) Yuliasari, Iqma; Dian Wijaya; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1968

Abstract

Permukiman kumuh masih menjadi salah satu tantangan strategis pembangunan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, karena berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Mojopilang dalam pelaksanaan program DAK PPKT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan informan kunci, instansi teknis, dan masyarakat penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojopilang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan permukiman kumuh membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kolaborasi multipihak, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.
Tantangan Etika Birokrasi di Era Revolusi 5.0 Muhaimin, Hikmah; Yuliasari, Iqma; Hidayah, Nindy Lulu Nur
Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i2.25035

Abstract

The Indonesian bureaucracy plays an important role in the context of the industrial revolution 5.0. Maintaining bureaucratic ethics is as important for a bureaucrat as being flexible in dealing with technological advances. Thus, the researcher raises several problems, including how to prepare and share the origin of bureaucratic human resources so that they have ethical abilities and competencies in sync with the demands of the Industrial Revolution 5.0 and what are the ethical challenges that arise in the application of tasks and public services in the era of the Industrial Revolution 5.0. This research uses a qualitative methodology. Examining a program, event, activity, process, or group of people collectively is known as qualitative research. Literature study is the method used in this study to obtain data. By using this literature study method, researchers can gain a comprehensive understanding of the difficulties related to bureaucratic ethics in the context of the 5.0 Revolution. This study shares five primary obstacles that need to be overcome by bureaucracies to maintain their ethical compass in this day and age. First, the issue of privacy in facing the ocean of news. The discriminatory cracking procedure is the latter. Third, the "algocracy" accountability crisis. The digital divide in public services is fourth. Fifth, the decline of human values. The conclusion of this journal emphasizes how important it is to apply the concept of good governance to public services to improve governance standards. Conclusion The study notes that despite efforts to incorporate moral principles such as professionalism, responsibility, and integrity, institutional inflexibility, issue gaps, and dilemmas of nepotism and corruption continue to interfere with their implementation.