Muhammad Al Munadi
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Smart Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dahlawi; Dicky Izmi Syahputra; Zakki Fuad Khalil; Muhammad Al Munadi
Sanger Journal: Social, Administration and Government Review Vol. 1 No. 2 (2023): Sanger Journal: Social, Administration and Government Review
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sanger.v1i2.4406

Abstract

Perkembangan zaman telah merubah pola hidup manusia menjadi berpusat kepada teknologi. Cara manusia bersosialisai dan perkembangan akan kebutuhan telah membuat aspek politik dan pemerintahan harus menyesuaikan dengan keadaan. Masalah - masalah pelayanan publik yang dulunya tersembunyi secara publik, mulai terangkat ke permukaan dengan adanya teknologi. Pelayanan yang tidak pro rakyat, sifat informalitas yang diutamakan dalam memberikan pelaynan, pelayanan yang berbelit-belit menjadi perhatian pemerintah sejak publik mulai berani mengkritik penyelenggaraan pelayanan publik. Teknologi menjadi solusi memperbaiki citra buruk pelayanan publik, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana penerapan Smart Governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metodelogi yang dipakai adalah pendekatan studi pustaka dan menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif. Data yang dipakai berupa artikel-artikel berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, dikumpulkan dan dianalisis, kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi yang saling berkaitan membentuk suatu alur penelitian. Penerapan sistem Smart Governance perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Penerapan teknologi menawarkan perbaikan pelayanan publik agar lebih terbuka dan partisipatif. Dengan masyarakat yang lebih aktif akan membuat paradigma pelayanan yang dulunya “top-dowm” menjadi “bottom-up” yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, tidak lagi menunggu keputusan dari pemerintah yang terkadang tidak sesuai dengan realitas didalam masyarakat.