Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Kompetensi Pegawai dalam mengatasi Kekurangan Tenaga Profesional di Daerah Otonomi Baru Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai (Studi Kasus di Sekretariat MRP Papua Tengah) Tabuni, Sekina; Todingbua, Manuel August; Gunadi, Hendrik
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pegawai dan strategi yang digunakan untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional di Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah sebagai salah satu lembaga representatif kultural di daerah otonomi baru. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Delapan orang pegawai yang dipilih secara purposive sampling menjadi informan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi pegawai tergolong memadai pada aspek administrasi dan pengelolaan rapat, namun masih terbatas pada keterampilan teknis seperti hukum adat, manajemen proyek, dan pengelolaan anggaran. Kekurangan tenaga profesional di bidang strategis tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam menarik serta mempertahankan tenaga ahli. Strategi yang dilakukan meliputi berbagi pengetahuan antarpegawai, pelatihan internal, dan kerjasama eksternal dengan lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi, meskipun upaya ini belum sepenuhnya menutup kesenjangan kompetensi yang ada. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kapasitas SDM di daerah otonomi baru, yang memerlukan perencanaan pelatihan terarah, kemitraan strategis, dan kebijakan retensi tenaga ahli yang sesuai dengan konteks sosial-budaya Papua. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas kajian kompetensi pegawai sektor publik melalui penambahan dimensi cultural governance dalam konteks otonomi khusus.