<![CDATA[Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Sebagai respons, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta menerbitkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 yang menekankan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator Tim Terpadu dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji secara kritis peran Kemendagri dalam tata kelola konflik sosial, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, implementasi di lapangan, serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemendagri berperan strategis sebagai perumus kebijakan, koordinator, sekaligus fasilitator penguatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan serius, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fiskal, ego sektoral antar lembaga, lemahnya koordinasi lintas aktor, serta minimnya partisipasi substantif masyarakat sipil. Kondisi tersebut mengakibatkan penanganan konflik cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif. Dengan demikian, efektivitas Tim Terpadu sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah, alokasi anggaran, serta optimalisasi Sistem Kewaspadaan Dini Masyarakat (SKDM). Penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai prasyarat bagi keberhasilan model penanganan konflik sosial yang berkelanjutan di Indonesia.]]>
