Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Tim Terpadu dalam Upaya Penanganan Konflik Sosial di Indonesia Supardi, Yusril Ihza Putra; Moh Ikhwan Syahtaria; Yulian Azhari; Rachmat Setyawibawa; Arifuddin Uksan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12275

Abstract

Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Sebagai respons, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta menerbitkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 yang menekankan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator Tim Terpadu dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji secara kritis peran Kemendagri dalam tata kelola konflik sosial, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, implementasi di lapangan, serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemendagri berperan strategis sebagai perumus kebijakan, koordinator, sekaligus fasilitator penguatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan serius, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fiskal, ego sektoral antar lembaga, lemahnya koordinasi lintas aktor, serta minimnya partisipasi substantif masyarakat sipil. Kondisi tersebut mengakibatkan penanganan konflik cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif. Dengan demikian, efektivitas Tim Terpadu sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah, alokasi anggaran, serta optimalisasi Sistem Kewaspadaan Dini Masyarakat (SKDM). Penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai prasyarat bagi keberhasilan model penanganan konflik sosial yang berkelanjutan di Indonesia.
PENTAHELIX COLLABORATION STRATEGY IN REALIZING ZERO CONFLICT IN BANDUNG CITY TO ACHIEVE NATIONAL SECURITY Heru Suryanto; Junior Ternama Siahaan; Yusril Ihza Putra Supardi; Rachmat Setiawibawa; Moh Ikhwan Syahtaria; Arifuddin Uksan
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains Vol. 5 No. 4 (2025): Algebra : Jurnal Pendidikan Sosial dan Sains
Publisher : Yayasan Amanah Nur Aman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58432/qykdna62

Abstract

National security is no longer confined solely to military threats but has expanded to encompass social, economic, cultural, and political dimensions. Bandung City, as a multicultural and metropolitan area, faces challenges of social conflict arising from urbanization, inequality, and diverse identities. The zero-conflict approach emerges as a preventive strategy emphasizing early detection and the resolution of root social problems to foster stability and harmony. This study aims to explore how the pentahelix collaboration model engaging the government, academia, business sector, community, and media can be implemented to prevent and manage social conflicts in Bandung City and how it contributes to national security. Through literature review and empirical data analysis, this article demonstrates that the pentahelix collaboration effectively creates a responsive and inclusive social ecosystem. Programs such as the Integrated Team for Social Conflict Management (Timdu PKS), Conflict-Alert Neighborhood Units (RW Siaga Konflik), Harmony Villages (Kampung Kerukunan), and the Community Early Detection Forum (FKDM) exemplify multi-stakeholder engagement in early detection, mediation, and public education. The government acts as a regulator, academia provides data and scientific analysis, the business sector supports economic empowerment through CSR initiatives, communities serve as key actors in social mediation, and the media disseminates peace narratives. The findings reveal that the zero-conflict strategy through the pentahelix model not only contributes to local social resilience but also strengthens national stability both structurally and culturally. This model serves as a data-driven and cross-sectoral collaborative policy reference that can be replicated by other regions to achieve sustainable national security.