Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance Legislatif
Puspitasari, Hijriyah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE TERHADAP PENIPUAN PRODUK SKINCARE OVERCLAIM: ANALISIS HUKUM DAN IMPLEMENTASI Puspitasari, Hijriyah; Adrian, Adrian; Pasha, Aprilia Mulia; Sariwating, Beactris Aprilia; Rayyan, Muh; Ihsan, Adela Elsyaqinah
Legislatif VOLUME 8 NOMOR 2 2025
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu overclaiming pada produk perawatan kulit telah menjadi masalah yang cukup serius di dunia maupun di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada aspek non-material, seperti hilangnya kepercayaan dan kekecewaan terhadap produk yang dikonsumsi. Meningkatnya kekecewaan tersebut pada gilirannya turut mendorong maraknya peredaran produk dengan klaim yang berlebihan, sehingga memunculkan aspek surrogate liability di antara penyedia platform. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengumpulkan data primer dari iklan produk perawatan kulit yang mengandung overclaiming dan data sekunder dari jurnal dan regulasi terkait, termasuk peraturan BPOM. Analisis dilakukan secara kualitatif dan komparatif untuk memahami implikasi hukum dari fenomena ini. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelenggara sistem elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pengguna atau penjual. Dengan demikian, penyelenggara platform tidak memiliki kewajiban hukum terkait peredaran barang. Namun, sebagai penyedia layanan, mereka harus tetap bertanggung jawab atas kelalaian dalam mengawasi distribusi produk di platform mereka. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peraturan khusus untuk mengatasi tanggung jawab kebijakan, penguatan kebijakan melalui verifikasi ketat dan pemeriksaan berkala (seperti tes laboratorium terkini) terhadap produk yang dipasarkan, dan peningkatan peran BPOM dalam melakukan pengawasan aktif terhadap produk untuk melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan klaim yang berlebihan.
Participatory Discretion as a Means of Strengthening Democratic Legitimacy in the Formulation of Policy Regulations (Beleidsregel): Diskresi Partisipatif sebagai Penguatan Legitimasi Demokratis dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Adrian, Adrian; Jurdi, Fajlurrahman; Rasyid, Ryandivanie Ardelia; Shidiq, Muh Ryan Dianindra; Puspitasari, Hijriyah
Lex Renaissance Vol. 11 No. 1 June 2026
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol11.iss1.art8

Abstract

Policy regulations (beleidsregels) constitute administrative instruments established through discretionary authority to address public needs when statutory regulations are absent or insufficient. In practice, however, the formulation of such policies is often conducted in a non-transparent manner with limited public participation, despite their potential impact on society. This condition raises issues of democratic legitimacy and creates risks of abuse of power in policy implementation. This study aims to analyze the democratic legitimacy of policy regulations and to formulate normative indicators of participatory discretion as a complement to the principle of legality and the General Principles of Good Governance (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur). This research employs a prescriptive normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through deductive legal reasoning to assess the adequacy of discretionary regulations under Law Number 30 of 2014 on Government Administration and its amendments, as well as the practice of policy rule-making. The findings indicate that the regulation of discretion in Indonesian positive law remains general in nature and has not explicitly integrated democratic legitimacy and public participation principles. As a scientific contribution, this study proposes indicators of participatory discretion, including policy urgency and objectively testable reasons, consideration of policy alternatives, transparency in the decision-making process, meaningful public participation, orientation toward the public interest free from conflicts of interest, and legal as well as moral accountability. These indicators are expected to serve as normative benchmarks for strengthening the democratic legitimacy of policy regulations in Indonesia.
Co-Authors Adrian Adrian Ihsan, Adela Elsyaqinah Jurdi, Fajlurrahman Pasha, Aprilia Mulia Rasyid, Ryandivanie Ardelia Rayyan, Muh Sariwating, Beactris Aprilia Shidiq, Muh Ryan Dianindra