Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH HUKUM BISNIS TERHADAP STABILITAS EKONOMI NASIONAL MOH IQRA NEGARA NEGARA, MOH IQRA; Lie, Gunardi
Jurnal Sostekmas: Jurnal Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : UM.Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Business law plays a crucial role in building an economic system that is stable, fair, and sustainable. Clear regulations supported by consistent enforcement help create legal certainty for entrepreneurs, investors, and society as a whole. This study explores how business law influences national economic stability by looking at legal protection, dispute resolution, and investment regulation. The findings suggest that a well-functioning legal framework can boost economic growth by attracting more investment, creating jobs, and ensuring a fairer distribution of resources. On the other hand, weak law enforcement can lead to uncertainty, monopolistic practices, and corruption, all of which slow down economic progress. When laws are poorly enforced, they can lead to uncertainty, unfair monopolies, and even corruption, all of which hold back economic growth. That’s why having business laws that are applied firmly, fairly, and transparently is so important — they provide a solid foundation for maintaining national economic stability and boosting the country s competitiveness inan ever-changing global environment.
Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertanahan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4655 K/PDT/2023 Marteneli, Imelda; Negara, Moh Iqra; Mousavian, Farel Sya’ban
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7629

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4655 K/Pdt/2023 terkait hierarki pembuktian kepemilikan tanah dan penerapan doktrin perbuatan melawan hukum dalam sengketa agraria. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, kajian ini mengeksplorasi dinamika putusan pada tiga tingkat peradilan yang menghasilkan interpretasi berbeda mengenai validitas surat keterangan desa versus sertipikat Hak Guna Usaha. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan prinsip tegas bahwa fotokopi berlapis tanpa dokumen otentik tidak memiliki kekuatan pembuktian, sementara sertipikat yang diterbitkan sesuai prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan legitimasi yuridis superior. Analisis terhadap unsur-unsur onrechtmatige daad mengungkapkan bahwa penguasaan tanah tanpa alas hak terregistrasi yang bertentangan dengan hak pemegang sertipikat sah merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian menegaskan supremasi sistem pendaftaran tanah formal dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak yang beritikad baik, serta mengidentifikasi penerapan doktrin rechtsverwerking sebagai batasan temporal bagi klaim kepemilikan yang tidak diajukan dalam periode waktu wajar. Implikasi praktis mencakup panduan bagi praktisi hukum dalam memahami hierarki alat bukti pertanahan dan parameter yuridis perbuatan melawan hukum dalam litigasi agraria.