<![CDATA[Cases of maritime violations around the West Kalimantan sea often occur and are expected to continue to increase. For this reason, a supervisory function is needed for Indonesian marine waters, which in this case is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (KKP), the Directorate of Maritime Police (Ditpolairud) and the Indonesian Navy (TNI AL). This research aims to analyze synergy and the obstacles encountered in synergy as well as efforts to strengthen synergy between these institutions. Using a juridical-sociological research approach, this research is prescriptive-analytical and a posteriori in nature. The data that will be used in this research are primary and secondary data, including interviews, observations, and the use of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this research are field studies and documentation studies. The data analysis technique used qualitative analysis techniques. The results of this research are that synergy between the KKP, Ditpolairud and TNI-AL is carried out as follows: joint surveillance operations at sea and on land; exchange of data/information (intelligence, operations); handling maritime and fisheries crimes; increasing human resource capacity in the field of supervision. The obstacles faced are IUU fishing activities by Foreign Fishing Vessels (KIA) and Indonesian Fishing Vessels (KII) which still frequently occur in Indonesian waters; facilities and infrastructure as well as information technology as well as communication for monitoring marine and fisheries resources are still limited; inconsistent law enforcement. The efforts that can be taken are in the form of preemptive, preventive and repressive efforts. Kasus pelanggaran bidang kelautan di sekitar laut Kalimantan Barat sering terjadi dan diperkirakan akan terus meningkat. Untuk itu diperlukan diperlukan fungsi pengawasan terhadap perairan laut Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), Direktorat Polisi Perairan (Ditpolairud) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisitas serta hambatan yang ditemui dalam sinergisitas serta upaya memperkuat sinergisitas yang dilakukan di antara lembaga-lembaga tersebut. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, penelitian ini bersifat preskriptif-analisis dan posteriori, Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi wawancara, observasi, serta penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data digunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berupa, sinergitas antara KKP, Ditpolairud, dan TNI-AL ini dilaksanakan sebagaimana berikut: operasi bersama pengawasan di laut dan di darat; pertukaran data/informasi (intelijen, operasi); penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan. Kendala yang dihadapi adalah kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII) yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia; sarana dan prasarana serta teknologi informasi juga komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas; penegakkan hukum yang belum konsisten. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa upaya preemtif, preventif dan represif.]]>
