Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Health Education Law Information and Humanities
Sipahutar, Pitra Regina
Unknown Affiliation
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt) Sipahutar, Pitra Regina; Debora, Debora
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam perkara perjanjian investasi  dengan studi kasus Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. Perjanjian investasi merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara para pihak, di mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian. Ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penyelesaian hukum lainnya. Dalam penelitian ini dianalisis faktor penyebab wanprestasi, akibat hukumnya, dan upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum tertulis, doktrin hukum, dan yurisprudensi untuk memahami penerapan hukum terkait wanprestasi dalam konteks perjanjian pananaman modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. gugatan penggugat ditolak karena terdapat kesalahan prosedural dan substansial, seperti tidak cukupnya alat bukti yang mendukung gugatan penggugat dan ketidakjelasan objek sengketa (obscuur libel). Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dan praktis, khususnya bagi akademisi, praktisi hukum, dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi, untuk memahami pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual dan langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menangani sengketa wanprestasi.
Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing di Negara Indonesia dan Vietnam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment) Sipahutar, Pitra Regina; Pakpahan, Joel Fredly; Ginting, Ekel Tuahta; Anggusti, Martono
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4824

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum di Vietnam lebih mendukung penanam modal asing dibandingkan dengan ketentuan di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hukum penanaman modal asing antara kedua negara. Objek penelitian difokuskan pada struktur sistem hukum dan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum mikro. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) di Indonesia dan UU Penanaman Modal No. 67/2014/QH13 di Vietnam memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor asing serta manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun, kedua undang-undang tersebut berbeda dalam beberapa aspek, seperti ruang lingkup aplikasi, jenis badan usaha, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi, dan institusi penanaman modal. Berdasarkan perbandingan ini, disarankan agar Indonesia melakukan pembaruan hukum penanaman modal untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, mempermudah proses perizinan, dan mendukung perusahaan asing yang ingin berinvestasi.
Co-Authors Anggusti, Martono Debora Debora Ginting, Ekel Tuahta Pakpahan, Joel Fredly