Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia of Journal Business Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak
Hasanudin, Tias Aprilia
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
STRATEGI PEMBERANTASAN MAFIA TANAH MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN BANJAR AGUNG Basyarudin, Basyarudin; Hasanudin, Tias Aprilia
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2025): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Oktober 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/besiru.v2i10.1881

Abstract

Land mafia practices pose a serious threat to legal certainty and agrarian justice in Indonesia, particularly in rural areas with low levels of legal literacy. This Community Service (PKM) activity was conducted in Banjaragung Village, Cipocok Jaya District, Serang City, as a strategic effort to prevent and eradicate land mafia through an educational and participatory approach. The methods used included land law counseling, mediation and paralegal training for community leaders, and the establishment of a Village Land Consultation Center (PKPD) as a local advocacy institution. The results of the activity demonstrated a significant increase in legal understanding among residents, the formation of a village paralegal network, and community commitment to supporting non-litigation land conflict resolution. This substantive justice-based approach and collective awareness have proven effective in strengthening land rights protection and building a robust legal defense system at the village level. This activity recommends replication of the PKPD model in other villages and the need for regulatory support from local governments for the sustainability of the community-based land mafia eradication program.
PERLINDUNGAN NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DIGITAL BERBASIS SOCIAL ENGINEERING: ANALISIS HUKUM PERBANKAN INDONESIA Hasanudin, Tias Aprilia
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7476

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam industri perbankan telah membawa transformasi signifikan terhadap layanan keuangan, terutama melalui kemudahan transaksi, efisiensi operasional, dan perluasan akses bagi nasabah. Namun, kemajuan tersebut juga meningkatkan risiko kejahatan digital seperti phishing, malware, carding, social engineering, hingga peretasan akun mobile banking. Meningkatnya insiden kejahatan digital mengancam stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat, sehingga diperlukan kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk memberikan perlindungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua isu utama, yaitu bagaimana bentuk kejahatan digital yang terjadi pada sektor perbankan serta bagaimana efektivitas penerapan hukum positif Indonesia dalam menanggulanginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi dan karakteristik kejahatan digital yang menyerang perbankan, mengevaluasi penerapan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta aturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, sekaligus mengkaji tanggung jawab bank dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan pendekatan kasus secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, efektivitas penerapannya masih terhambat oleh disharmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya sistem keamanan digital perbankan. Penelitian ini menyoroti lemahnya penegasan batas tanggung jawab bank dalam kasus kejahatan digital berbasis social engineering yang belum diatur secara eksplisit dalam regulasi perbankan Indonesia, sehingga berimplikasi pada ketimpangan perlindungan hukum bagi nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan konstruksi tanggung jawab bank guna meningkatkan perlindungan nasabah dan efektivitas penanggulangan kejahatan digital di sektor perbankan.
Upaya Pemberantasan Kejahatan Pertanahan Terorganisir Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Agraria Di Kecamatan Anyar Hasanudin, Tias Aprilia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Raskha Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64803/jupemba.v2i1.99

Abstract

Abstrak Kejahatan Pertanahan Terorganisir di Provinsi Banten mencapai lebih dari 600 kasus per tahun, terutama di wilayah pedesaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata pertanahan menjadi akar masalah utama. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perdata pertanahan di Kecamatan Anyer dan mengembangkan mekanisme pencegahan serta penyelesaian kejahatan pertanahan terorganisir yang efektif. Pelaksanaan program meliputi Survei dan pemetaan pemahaman hukum kejahatan pertanahan terorganisir,  Edukasi hukum melalui seminar dan workshop, Pelatihan mediasi untuk tokoh masyarakat dan aparat desa, dan  Pembentukan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa. Program akan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Serang dengan tingkat Kejahatan Pertanahan Terorganisir tinggi, Kecamatan Anyer. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum pertanahan, pengurangan potensi konflik, dan tersedianya mekanisme penyelesaian Kejahatan Pertanahan Terorganisir berbasis komunitas. Hasil program akan berkontribusi pada pengembangan model edukasi hukum dan penyelesaian Kejahatan Pertanahan Terorganisir yang dapat diadaptasi di daerah lain, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pertanahan di tingkat kecamatan.
Co-Authors Basyarudin Basyarudin