Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Jurnal Dinamika Sosial Budaya NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Cakrawala Ilmiah SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat
Basyarudin Basyarudin
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli yang Melakukan Tindak Pidana Basyarudin Basyarudin; Budi Kurniawan
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.582 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i1.12661

Abstract

Kode Etik bagi profesi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika kepada Anggota Polri diharapkan harus dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan berupa korektif atau sanksi. Apabila hal ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir. Terkait dengan uraian singkat tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah; Pertama, bagaimana Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang melakukan Tindak Pidana Penulisan Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa penerapan terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisisan Negara Republik Indonesia dapat dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Basyarudin Basyarudin
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 23, No 1 (2021): Juni (2021)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v23i1.3115

Abstract

Notaris memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, dewasa ini, beberapa Notaris melupakan peran serta kewajibannya sebagai seorang Notaris. Mereka cenderung berorientasi pada persoalan uang. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Metode yang digunakan adalah qualitative dengan pendekatan yuridis normatif dimana data didapatkan dengan cara menelaah teori-teorim konsep-konsep, asas-asas serta perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kategori budaya hukum Notaris, yaitu budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal adalah tugas yang dilakukan oleh Notaris, yaitu pelayanan serta pembuatan akta terhadap klien. Sedangkan budaya hukum eksternal adalah bagaimana tanggapan masyarakat atas pelayanan Notaris kepada masyarakat. Budaya hukum Notaris ini menjadi sebuah patokan dalam menjalankan jabatannya atau disebut dengan pattern for behavior. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam budaya hukum Notaris terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti budaya ego untuk menang, budaya tawar-menawar honor serta budaya memanfaatkan kelemahan Notaris.
BUDAYA HUKUM NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN Basyarudin Basyarudin
Maleo Law Journal Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notary has role to help society in creating legal certainity and protection. However, nowadays, some Notaries tend to forget their role and responsibility as a Notary and more oriented to money rather than their duty. Thus, this research aims to know how legal culture of a Notary in doing his duty. The research methodology is qualitative using juridical normative approach in which the data gathered by analyzing theories, concepts, fundamentals and constitution related to the problem. The result showed that there are two categories; internal and external. Internal legal culture refers to the Notary’s job in making the deed and service to society, while external legal culture is the society’s responses toward the service given by Notary. Legal culture of Notary becomes the standard in doing the job or known as pattern for behavior. Therefore, it can be concluded that there are some factors that affect the legal culture of Notary, such as the culture in becoming the one and only winner, the culture in bidding the honorarium, and the culture in taking advantage of weakness of Notary.  Key Words: Notary, Legal Culture, Deed
ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DISEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Yanti Kirana; Basyarudin
The Juris Vol 4 No 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i1.92

Abstract

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja adalah pemilik faktor yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945 yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekadar persentase. Pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI WILAYAH INDONESIA Yanti Kirana; Basyarudin
The Juris Vol 4 No 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v4i2.114

Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country in the world which is located on the equator and is located between the continents of Asia and Australia and between the Pacific Ocean and Indian Ocean, therefore it is called the Archipelago In an archipelago, sea transportation should be excellent, because there are islands that can only be connected. by sea transportation. However, in practice in Indonesia, sea transportation has not been managed optimally. Various international provisions have been ratified and even the national provisions are complete, however the implementation of these provisions is still limited to business interests and ignores aspects of shipping security and safety. Before sailing, the harbormaster officer should check, not just receive a report, before giving a sailing lyric, the harbormaster has a very vital role in realizing safety during the voyage, so he must seriously carry out his duties. Human errors often occur due to weak law enforcement. Legal sanctions that are very strict but are not implemented consequently, in other words the sentences imposed do not cause a deterrent effect so that accidents at sea often occur. The research method used in this research is normative juridical research, because this research originates from positive law by looking at its relationship in the application in society, then the data obtained is analyzed qualitatively. Normative qualitative, namely data obtained after being systematically compiled and then analyzed qualitatively and normatively in the form of descriptions, so that conclusions can be drawn to achieve clarity regarding the problems to be examined in this journal.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN Basyarudin
The Juris Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i1.190

Abstract

TINJAUAN YURIDIS MALPRAKTEK MEDIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Basyarudin Basyarudin
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 5: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i5.3175

Abstract

Perbuatan dalam pelayanan medis yang dapat menjadi malpraktek medis terletak pada pemeriksaan, cara pemeriksaan, alat yang dipakai pada pemeriksaan, menarik diagnosis atas fakta hasil pemeriksaan, wujud perlakuan terapi, maupun perlakuan untuk menghindari kerugian dari salah diagnosis dan salah terapi serta tidak sesuai standar profesi. Adapun yang menjadi permasalahan Bagaimana ketentuan yuridis terhadap terjadinya malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia? Metode pendekatan untuk memperoleh data dari objek penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti. Disini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative, Berdasarkan hasil penelitian Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara implisit mengatur mengenai malpraktek medis, Secara yuridis, kasus malpraktek medis di Indonesia dapat diselesaikan dengan bersandar pada pengaturan-pengaturan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
ASPEK YURIDIS REKAM MEDIS ELEKTRONIK DIJADIKAN ALAT BUKTI APABILA TERJADI KESALAHAN PELAYANAN KESEHATAN Basyarudin Basyarudin
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 12: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3212

Abstract

Rekam medis di Rumah Sakit merupakan data untuk menyusun informasi kesehatan dan setiap pelayanan kesehatan serta setiap pelayanan kesehatan baik yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap wajib membuat rekam medis dan diberlakukan sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka penelitian yang dilakukan Deskriptif Analistis dengan menggambarkan dan melaporkan secara rinci, dan sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan rekam medis. Berdasarkan hasil penelitian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Jika dilihat dari segi aspek hukum di Indonesia belum terdapat satu undang-undang khusus yang mengatur tentang rekam medis elektronik. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam pelaksanaan di lapangan antara lain, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik serta Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Tetapi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rekam medis elektronik dapat diambil kesimpulan bahwa rekam medis elektronik juga bisa dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan terkait permasalahan dalam pelayanan kesehatan..
Juridical Analysis Of Standard Clauses In The Binding Sale And Purchase Agreement Apartment (Apartment Unit) Basyarudin
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 2 No 1 (2022): IJHESS-AUGUST 2022
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v2i1.231

Abstract

Population density and land constraints require the provision of alternative places to live apart from the landed house. Not only for people who have excess money, but also for people from the bottom. Overcrowding often takes up land so that living space becomes limited and crowded. Moreover, the pedatang community is unstoppable in its presence. There are immigrants who live in a time that is not short. They even moved in as citizens. Big cities must be like that. Flats are one of the new alternatives to answer the above needs. As for the problem, How is the standard clause in the apartment sale and Purchase Agreement (PPJB) regulated in the legal system in Indonesia? To discuss the problems mentioned above, the research conducted descriptive analysis by describing and reporting in detail, and systematic and comprehensive about everything related to default in the implementation of the work agreement carried out by the contractor. Based on the results of the study, the standard clause is extensively used in the business world by business actors including in the sale of apartment units (SRS). PPJB widely uses standard contract / standard clauses for practical purposes but can be unbalanced in contracting and legal protection for apartment consumers based on the Menpera decision, Law No. 16 of 1985 as the basic rules governing the ownership of flats and Law No. 8 of 1999 on consumer protection, as well as KUHPerd. as the expected consumer protection of flats is compensation and not the element of removal. As stipulated in law No. 8 of 1999 provides legal protection for consumers of flats.
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN PIHAK KETIGA TERHADAP TANAH YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Basyarudin
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2019): Hukum dan keadilan
Publisher : LP3M STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.528 KB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Hak Tanggungan dalam Substansi Pasal 6 menunjukkan hak yang dipunyai pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji. Kemudian Pasal 7 UU Hak Tanggungan menunjukkan jaminan kepentingan pemegang Hak Tanggungan, walaupun obyek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya untuk mengeksekusi. Metode pendekatan yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengetahui bahwa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan dan praktek lapangan. Secara dedukatif di mulai dengan menganalisa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas untuk menganalisanya dengan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radcbruch. Dari uraian serta metode pendekatan penulis mendapatkan gambaran Kepastian hukum pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan pihak ketiga terhadap tanah yang telah dibebani hak tanggungan adalah tidak adanya kepastian hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 yang dalam penjelasan dikatakan bahwa sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan.
Co-Authors Budi Kurniawan Dwi Yudha Saputro Fitra, Romaidil Gilang Ramadhan Hasanudin, Tias Aprilia Iqbal Hakim, Ardiyansyah Jamilah Jamilah Khotib, Ahmad Kirana, Yanti L S, GIBSON Marini, Yushita Raden Mohamad Herdian Bhakti RISMAN, LAODE Saputro, Dwi Yudha Siregar, Jessica Devi Shinta Surtiyah, Surtiyah Syahidah, Arafatus Yanti Kirana