Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Putra, Novaldi Abi
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dualism in Indonesian Criminal Law: Between Codified Justice and Syariah Morality Putra, Novaldi Abi; Saputri, Faradila Rizkia
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.341

Abstract

This study is motivated by the dualism within Indonesia’s criminal law system, particularly between the 2023 Criminal Code (KUHP) as a form of national codification and the Aceh Qanun Jinayat as an embodiment of Islamic sharia-based autonomy. The purpose of this research is to analyze and compare the principles, objectives, types of sanctions, and sentencing mechanisms within these two systems, while identifying points of friction and forms of normative coexistence in relation to the principles of legality, proportionality, and the protection of human rights. A normative–comparative juridical approach was employed, involving the analysis of statutory provisions, legal doctrines, and judicial decisions. The findings reveal that the 2023 Criminal Code adopts a retributive–utilitarian–restorative balance, whereas the Qanun Jinayat emphasizes moral–religious legitimacy through hudud and ta’zir sanctions. It is concluded that harmonizing both systems requires an integrative framework grounded in legal pluralism that simultaneously ensures legal certainty and safeguards human rights.
KEKOSONGAN HUKUM DALAM REGULASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA Putra, Novaldi Abi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22723

Abstract

Kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, menghambat inovasi, dan berpotensi merugikan konsumen. Artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana perkembangan pesat teknologi digital, termasuk artificial intelligence, blockchain, dan internet of things, serta transformasi model bisnis ke ranah daring telah melampaui kemampuan regulasi yang ada untuk secara efektif mengatur kompleksitas dan dinamika bisnis digital. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekosongan hukum tersebut, seperti kurangnya antisipasi terhadap perkembangan teknologi, lambatnya proses legislasi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi implikasinya terhadap ekosistem bisnis digital, termasuk meningkatnya risiko pelanggaran data pribadi, persaingan usaha yang tidak sehat, dan kesulitan dalam penegakan hukum. Akhirnya, artikel ini menawarkan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang adaptif, komprehensif, dan berbasis risiko, guna mendukung pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan, inovatif, dan melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Rekomendasi ini mencakup perlunya pembentukan badan regulasi khusus untuk bisnis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum teknologi, dan harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan internasional
KEKOSONGAN HUKUM DALAM REGULASI BISNIS DIGITAL DI INDONESIA Putra, Novaldi Abi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22723

Abstract

Kekosongan hukum dalam regulasi bisnis digital di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, menghambat inovasi, dan berpotensi merugikan konsumen. Artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana perkembangan pesat teknologi digital, termasuk artificial intelligence, blockchain, dan internet of things, serta transformasi model bisnis ke ranah daring telah melampaui kemampuan regulasi yang ada untuk secara efektif mengatur kompleksitas dan dinamika bisnis digital. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kekosongan hukum tersebut, seperti kurangnya antisipasi terhadap perkembangan teknologi, lambatnya proses legislasi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi implikasinya terhadap ekosistem bisnis digital, termasuk meningkatnya risiko pelanggaran data pribadi, persaingan usaha yang tidak sehat, dan kesulitan dalam penegakan hukum. Akhirnya, artikel ini menawarkan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang adaptif, komprehensif, dan berbasis risiko, guna mendukung pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan, inovatif, dan melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Rekomendasi ini mencakup perlunya pembentukan badan regulasi khusus untuk bisnis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum teknologi, dan harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan internasional
Co-Authors Saputri, Faradila Rizkia