<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit. Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.]]>
