Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan ]]>
<![CDATA[Hidayani, Jenny]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12976
<![CDATA[Jual beli tanah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus diIakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna mencetak akta otentik. Kendati demikian, ternyata masih ada praktik jual beli tanah tanpa dilakukan dihadapan PPAT baik atas dasar ketidaktahuan prosedur antara penjual dan pembeli ataupun itikad tidak baik dari penjual yang hanya mencari sebuah keuntungan semata. Status jual beli tetap sah namun bersifat informal. Kemudian pembeli juga tetap mendapatkan perlindungan di mata hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana sumbernya adalah artikel ilmiah hingga buku dan karya ilmiah lain. Selain itu, sumber yang digunakan adaIah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan terkait Iainnya.]]>
<![CDATA[Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Ladzuardi, Iqbal]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13473
<![CDATA[Seharusnya sebidang tanah yang telah memilki sertipikat tanda bukti hak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya, karena terbitnya sertipikat melalui proses pendaftaran tanah yang diawali dengan alas hak yang cukup/bukti hak awal. Kemudian pengukuran tanah yang dimohon dengan pengikutsertaan tetangga tanah sebagai saksi menandatangani gambar ukur, kemudian dilanjutkan dengan data fisik di lapangan. Namun pada kenyataannya terdapat fakta bahwa masih banyak sengketa tanah walaupun tanah tersebut sudah bersertipikat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian dan dampak hukum terjadinya sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah berdasarkan peraturan menteri atr/bpn nomor 21 tahun 2020 di Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dideskripsikan secara menyeluruh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif atau peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan hasil penelitian orang lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah dilakukan secara format sesuai dengan hukum acara perdata. Nonlitigasi dilakukan melalui: Mengecek Keabsahan Sertipikat Ganda, Penyelesaian Sengketa di BPN, Melakukan Upaya Administratif. Terdapat beberapa dampak yaitu: 1) Pemegang hak tidak dapat memanfaatkan objek tanahnya; 2) Tidak dapat menyekan; 3) Tidak dapat menjual; 3) Tidak dapat mewariskan; 4) Tidak dapat menghibahkan; 5) Tidak dapat mewakafkan;, dan 6) Tidak dapat mewasiatkan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Shiddiq, Rahmat]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13595
<![CDATA[Maraknya pelanggaran hak cipta musik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sudah dikeluarkannya UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu hak ciptaan masih saja dapat menimbulkan perkara hukum, meskipun dalam aturan tersebut telah mengatur berbagai tahapan penyelesaian sengketa yang salah satunya melalui proses mediasi, namun upaya tersebut belum menunjukkan titik terang diantara kedua pihak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum perlindungan terhadap hak cipta pelaku ekonomi kreatif dan menganalisis budaya hukum para pelaku ekonomi kreatif dalam perspektif perlindungan hak cipta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan legal research dan sesuai dengan karakter khas dari jurisprudence. Kehadiran UUHC dalam memberikan perlindungan terhadap hak moral masih belum sepenuhnya dihadirkan secara tegas dan lugas, hal ini dapat mengakibatkan degradasi pencantuman nama pencipta pada ciptaan yang diperbanyak dan digunakan secara umum serta tidak memberikan tidak secara eksplisit memberikan hak authorship claim. Kehadiran UUHC sebagai konstruksi hukum perlindungan hak ekonomi telah mencapai dua kepentingan sebagai solusi dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu berupa kepentingan perlindungan dan kepentingan insentif. budaya pelaku ekonomi kreatif menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan suatu karya pada bidang ekonomi kreatif terdapat kemudahan dalam melakukan registrasi dalam memperoleh perlindungan. Adapun hambatan dalam perlindungan hak cipta yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif berupa minimnya pemahaman terhadap hak cipta, perkembangan teknologi dan media digital, pembajakan karya dan proses hukum yang mahal dalam melindungi hak cipta.]]>
<![CDATA[Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor ]]>
<![CDATA[Pratama, Satria Cipta Agung]]>;
<![CDATA[Nurwati]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.15131
<![CDATA[Setiap pengendara yang memuat muatan over loading wajib menaati aturan pembatasan penggunaan jalan. Jika tidak mengikuti aturan maka tentunya perlu ada penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Penegakkan hukum terhadap pengendara angkutan barang overloading adalah aspek krusial dalam menjaga keselamatan lalu lintas dan kualitas infrastruktur jalan. Berbagai strategi, mulai dari pemeriksaan rutin, penggunaan teknologi, penerapan sanksi, hingga edukasi, perlu diterapkan secara sinergis untuk mencapai hasil yang optimalMelakukan pengawasan terhadap penegak hukum terutama Kepolisan Lalu Lintas, Mengupayakan pelayanan yang prima, Sosialisasi di lingkungan masyarakat, sopir, perusahaan, Melakukan kebiasaan berbudaya berlalu lintas. Mengatasi tantangan dalam penegakkan hukum memerlukan upaya bersama dari semua pihak terkait untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL YANG BERPOTENSI MENJADI ALASAN HUKUM PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A) ]]>
<![CDATA[Munir, Ramadhana Adrieansyah]]>;
<![CDATA[Yumarni, Ani]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13339
<![CDATA[Perkembangan zaman peradaban manusia mendorong percepatan propaganda Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender atau yang sering dikenal dengan singkatan LGBT. Sebuah kampanye yang dimaksudkan untuk memaklumi segala bentuk penyimpangan orientasi seksual dengan dalih hasrat biologis manusia dilindungi oleh HAM. Hal ini telah merambak masuk ke dalam aspek-aspek sosial masyarakat Indonesia bahkan yang terkecil sekalipun yaitu rumah tangga. Permasalahan ini telah menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan perpisahan antara suami-isteri yang telah disatukan oleh ikatan janji suci perkawinan. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “Penyimpangan Orientasi Seksual Yang Berpotensi Menjadi Alasan Hukum Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas I A)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyebaran LGBT yang akhirnya menyebabkan perceraian, juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara terkait yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan tertulis yang bersifat tetap yang mengatur tentang penyimpangan orientasi seks sebagai alasan perceraian. Sehingga hakim hanya dapat mengembalikan fakta-fakta dari konflik perselingkuhan sesama jenis kepada alasan-alasan perceraian yang telah ada.ABSTRACTThe development of human civilisation has accelerated the propaganda of Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender (LGBT). A campaign intended to condone all forms of sexual orientation deviation under the pretext of human biological desires protected by human rights. This has penetrated into the social aspects of Indonesian society, even the smallest of households. This problem has become a trigger for divorce in a household which ultimately results in separation between husband and wife who have been united by the bond of the sacred promise of marriage. From these problems, the researcher is interested in raising it in a thesis entitled "Sexual Orientation Deviation Potentially Becoming a Legal Reason for Divorce (Case Study of Bogor Religious Court Class I A)". The formulation of the problem in this study is to find out the factors that cause the spread of LGBT which eventually leads to divorce, as well as to find out how the settlement of related cases conducted by the Bogor Religious Court Class I A. This research is a Normative juridical research with a qualitative approach. The research location was at the Bogor Religious Court Class I A. The results showed that there is no permanent written rule governing sexual orientation deviation as a reason for divorce. So that the judge can only return the facts of the same-sex infidelity conflict to the existing reasons for divorce.]]>
<![CDATA[THE EFFECTIVENESS OF THE CENTER FOR PLANT VARIETY PROTECTION AND AGRICULTURAL LICENSING IN PROVIDING LEGAL PROTECTION OF PLANT VARIETIES ]]>
<![CDATA[Effendi, Indah Syalsabilla]]>;
<![CDATA[Nurwati, Nurwati]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Transnational Business Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 4, Number 2, August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/transbuslj.v4i2.1500
<![CDATA[ABSTRACTThe development of the agricultural sector is one of the urgencies of the country's development, the large variety of potential natural resources from germplasm produces various types of agricultural products that have been improved in quality. With researchers and modern technology helping plant breeders in producing new superior varieties of plants. Indonesia's participation with the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention) makes the reason for the need for Indonesia to protect the creation of new varieties of plants by law so that the formation of an institution engaged in the Protection of Plant Varieties which then must be seen its effectiveness. The purpose of this study is to determine and analyze the role of related institutions in providing legal protection for plant varieties. The method in this research is carried out with empirical juridical research methods, namely carried out with a statutory approach as well as conducting interviews at related institutions. The results obtained through this research that there are still obstacles in the protection of plant varieties, namely that there are still many people or farmers who have not been educated so that there are practices of violations committed and although there are many violations, not many cases have been reported because it is considered that there is no definite form of protection for plant breeders when a violation occurs. Of course, all protection provided depends on regulations. So it is suggested that in addition to intensively conducting socialization, the government can reopen related regulations and make adjustments through the renewal of these regulations.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pelanggaran Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Cabang Untuk Jasa Hukum Dikaitkan dengan Kode Etik Notaris ]]>
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>;
<![CDATA[Aurellya, Tasya]]>;
<![CDATA[Putri, Irnie Wahida]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 17 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Living Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jill.v17i1.16388
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze violations of notary authority in opening branch offices for legal services that are not in accordance with the Notary Code of Ethics and Law Number 30 of 2004 juncto Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN), which is suspected of violating the principles of authority and accountability, even though it is explicitly prohibited by UUJN. This research method uses a normative juridical method with a statutory approach and analysis of the Notary's Code of Ethics. The research results show that the opening of a branch office by a notary violates the applicable provisions in the UUJN and the Notary Code of Ethics, which aim to maintain the integrity and accountability of the profession. The conclusion of this research states that the act of opening a branch office is contrary to the principles of notary professionalism and can result in legal and ethical sanctions. The suggestion put forward is the importance of increasing supervision by the Indonesian Notary Association (INI) and stricter law enforcement to prevent similar violations in the future.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Hak Guna Bangunan yang Akan Berakhir ]]>
<![CDATA[Saputra, Wahyu Sukma Aji]]>;
<![CDATA[Sihotang, Sudiman]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.15991
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan atas hak guna bangunan yang akan berakhir merupakan isu penting dalam praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dalam menghadapi risiko kehilangan hak atas objek jaminan yang berbentuk hak guna bangunan (HGB) ketika masa berlakunya akan berakhir. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait hak tanggungan, hak guna bangunan, serta praktik di lapangan. Penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan haknya ketika HGB mendekati masa berakhirnya. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan kreditur dalam menghadapi situasi tersebut, termasuk mekanisme perpanjangan hak guna bangunan yang dapat memberikan jaminan lebih bagi kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum dan praktik perlindungan kreditur dalam sistem jaminan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Transformasi Hak Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Solok ]]>
<![CDATA[Andrian, Ahmad Ghofirli]]>;
<![CDATA[Weldi, Jefri Nofrizal]]>;
<![CDATA[Azhari, Marisa]]>;
<![CDATA[Abdillah, Muhammad Mahdi]]>;
<![CDATA[Harahap, Nur Ika Depiyanti]]>;
<![CDATA[Maricar, Yasmin]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid (On Proses) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.17457
<![CDATA[Mayoritas wilayah di Sumatera Barat masih diakuisebagai bagian dari tanah adat yang pengelolaannya didasarkan pada hukum adat setempat, Tanah ini termasuk tanah ulayat kaum, yang diakui oleh Masyarakat sebagai milik Bersama. Seiring waktu, tanah ulayat ini dapat didaftarkan secara resmi dan diubah menjadi sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait konversi tanah ulayat kaum menjadi hak milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Perolehan ha katas tanah dan sertifikat hak milik dapat dilakukan melalui dua cara utama; konversi dari hak lama atau hak adat serta pengajuan permohonan hak milik. Tujuan utama dari Upaya ini adalah melindungi hak masyarakat adat, terutama di wilayah Minangkabau, dengan mendaftarkan tanah ulayat sehingga memiliki sertifikat sebagai bukti hukum yang sah dan diakui negara.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Humas Polres Bogor dalam Meningkatkan Citra Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Lubis, Sutan Martua]]>;
<![CDATA[Aridhayandi, M. Rendi]]>;
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>
<![CDATA[ Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19636
<![CDATA[Optimalisasi peran Humas Polres Bogor dalam meningkatkan citra Kepolisian menjadi aspek strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Humas Polres Bogor dalam mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengevaluasi strategi yang digunakan dalam membentuk dan mempertahankan citra positif Polri di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Bogor telah mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, untuk menyampaikan informasi, klarifikasi isu, dan membangun interaksi yang positif dengan masyarakat. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika media sosial yang cepat berubah. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan sinergi dengan stakeholder menjadi faktor penting dalam penguatan fungsi kehumasan. Kesimpulannya, optimalisasi peran Humas Polres Bogor secara efektif berkontribusi dalam peningkatan citra Polri yang humanis, transparan, dan profesional.]]>
