<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan law in action melalui observasi dan wawancara dengan pejabat lelang serta pemenang lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PMK 122/2023 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pemenang lelang melalui risalah lelang sebagai akta otentik, namun efektivitasnya secara empiris masih terhambat oleh disharmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kendala administratif dan gugatan pasca-lelang. Hambatan tersebut mengakibatkan perlindungan hukum yang terwujud masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hak bagi pemenang lelang. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan optimalisasi sistem digitalisasi lelang agar perlindungan hukum dapat terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan. This study aims to analyse the effectiveness of legal protection for auction winners of mortgage execution based on the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Makassar. The research employs an empirical legal method with a law-in-action approach through observations and interviews with auction officials and auction winners. The findings reveal that, normatively, PMK 122/2023 provides a strong legal foundation for protecting auction winners through auction minutes as authentic deeds. However, its empirical effectiveness remains hindered by regulatory disharmony, weak inter-agency coordination, administrative obstacles, and post-auction lawsuits. These barriers have resulted in legal protection that remains formalistic and does not fully guarantee the certainty of rights for auction winners. Therefore, regulatory harmonisation, institutional coordination strengthening, and optimisation of the auction digitalisation system are required to ensure effective, fair, and sustainable legal protection]]>
