Articles
<![CDATA[Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 1 (2019): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.867 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.109-120
<![CDATA[Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana keberlakuan standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar kontrak yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan Undang-Undang tetapi dalam praktik hal tersebut sulit dilakukan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktauan, kedududukan yang tidak seimbang, dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Pada PLN Persero Unit Pelanggan Daya ]]>
<![CDATA[Muhammad Hidayat]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Purnomo]]>
<![CDATA[ Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang29
<![CDATA[Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian: (1) Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan adalah regulasi/substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. Faktor yang sangat berpengaruh adalah budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. The aims are: (1) To review and analyze and explain the resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN to its touch with the customers in the city of makassar; (2) To review and analyze and explain factors that affects the occurrence of a dispute over the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN with customers. The approach research is empirical legal research. The result of the research: (1) Resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT. PLN with customers in the city of makassar said and done; (2) Factors affect the dispute the use of electricity (PPTL). between PT. PLN with customer is or substance, legal regulations, legal structure, facilities the laws of society and culture of the community economic.The most powerful is a culture of the community economic and community law]]>
<![CDATA[Promblematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj ]]>
<![CDATA[Salma Salma]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research objective to analyze the inheritance dispute decisions at the Pangkajene Religious Court that are appropriate and correct according to the legal consequences of the inheritance dispute decisions that have been decided by the judge against his heirs. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) the decision on the inheritance dispute at the Pangkajene Religious Court is correct and correct. However, the decision has not been implemented effectively; (2) the legal consequences of the decision on inheritance disputes that have been decided by the judge against the heirs have not provided justice. Recommendations from this study are the need for socialization among the community to learn and know well about inheritance law so that in society there are no inheritance disputes which of course can create a rift in the harmonious relationship of a family. Tujuan penelitian menganalisis putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar menurut hukum akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar. Tetapi, hasil putusan belum terlaksana secara efektif; (2) akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya belum memberikan keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya pengadaan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.]]>
<![CDATA[Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mansur Mansur]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>;
<![CDATA[Anzar Anzar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.799 KB)
|
DOI: 10.52103/jlt.v2i1.541
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha yakni merupakan salah satu alat bukti sah yang penggunaannya tidak tergantung pada alat bukti sah lainnya. Alat bukti petunjuk perkara persaingan usaha dapat dimaknai mengacu tetapi tidak terbatas pada penjelasan alat bukti petunjuk dalam hukum pidana dan persangkaan pada hukum perdata serta pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Konsep alat bukti petunjuk ditentukan oleh masing-masing Majelis Komisi dan hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkara yang dihadapinya. The research objective to analyze the position of the evidence in the case of business competition in Indonesia. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: The position of the evidence in the case of business competition is one of the legal evidence whose use does not depend on other legal evidence. Evidence for evidence in business competition cases can be interpreted as referring to but not limited to explanations of evidence in criminal law and presumptions in civil law as well as economic evidence and communication evidence. The concept of guiding evidence is determined by each Commission Council and judge to interpret it based on the case at hand.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo ]]>
<![CDATA[Hamsurah Hamsurah]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.334 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i3.165
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata gugatan berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kurang efektif. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Marisa Kelas II akan dimediasi terlebih dahulu. Dikarenakan sebagian para pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi ini. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo adalah: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil lawsuits related to the application of the principles of fast, simple and low cost judiciary in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Marisa Class II District Court in Gorongtalo Province, then carried out a quantitative descriptive analysis.The results of the research the authors found that: The implementation of mediation at the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is less effective. In practice, all cases submitted to the Class II Marisa District Court will be mediated first. Because some of the Plaintiff / Petitioner did not have good intentions in carrying out this mediation process. Factors that affect the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil suit cases related to the application of the principle of fast, simple, low cost trial in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province are: legal substance, legal structure and legal culture.]]>
<![CDATA[Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Abd. Kadir]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.424 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i6.234
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Polewali Mandar. Diversi sebagai salah satu hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata ditemukan fakta bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resort Polewali Mandar belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana yang tersedia, dan faktor kemampuan SDM yang dimiliki oleh Polri khususnya penyidik anak. This study aims to identify and analyze about the implementation of the diversion of children in conflict with the law territory of juridiction Polres Polewali Mandar and for aware factor that effect the applicationof the diversion of children in conflict with the law in the criminal justice system on Polres Polewali Mandar.Diversion one of the things regulated juvenile settlement of the criminal justice processto the outside of the criminal justice process and of the research result have found that investigation phase has not been effectively implemented police in an effort to minimize the use of inprisonment for children in conflict with the law. Factors that effect the application of diversion in dealing in conflict with the law is a legal substance factor, factor structure of law, factor available facilities, and human resource capacity factor police investigators especially children.]]>
<![CDATA[Kesediaan Dan Ketersediaan Hukum Gugatan Perwakilan Dalam Perspektif Activisme Yudisial Dan Pembatalan Yudisial ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Ishak]]>;
<![CDATA[Dachran Busthami]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.056 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.347
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kesediaan dan ketersediaan hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisial, dan menganalisis hubungan hukum yang berlaku antara perwalian kelas dengan anggota kelas pada gugatan perwakilan. Tipe penelitian ini adalah normative. Hasil Penelitian bahwa Kesedian dan ketersedian hukum dalam penerapan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan activisme yudisial dan pembatasan yudisal berdasarkan peranan hakim sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan. Namun Perma tersebut masih ditemukan kekurangan seperti pada belum diaturnya upaya hukum terhadap penetapan hakim dan perdamaian, maka dengan inilah fungsi dari activisme yudisial yang diberikan oleh hakim yang mana pada pengambilan keputusan atas semua perkara demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang memohonkan haknya melalui gugatan perwakilan ini. Hubungan hukum yang berlaku antara perwakilan kelas dengan anggota kelas dalam gugatan perwakilan adalah hubungan kuasa yang mana peranan perwakilan kelas lebih banyak untuk memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan perwakilan. The research objective is to analyze the willingness and availability of law in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions, and to analyze the prevailing legal relationship between class guardianship and class members in a representative lawsuit. This type of research is normative. The results of the study show that legal willingness and availability in the application of representative claims in relation to judicial activism and judicial restrictions based on the role of judges in accordance with Perma No. 1 of 2002 concerning Representative Lawsuit Procedures. However, there are still deficiencies in this regulation, such as in the absence of legal remedies for the determination of judges and peace, so this is the function of the judicial activism given by the judge which in making decisions on all cases in order to realize justice for the people who appeal for their rights through this representative suit. The legal relationship that applies between class representatives and class members in a representative suit is a power relationship in which the role of class representatives is more to fight for their rights through a representative suit.]]>
<![CDATA[Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros ]]>
<![CDATA[Tri Rzkyanti Azis]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.31 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.367
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis menganalisis tinjauan yuridis Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian ini adalah normative empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis izin perceraian bagai pegawai negeri sipil dalam penyelesaian perkara perceraian. Hasil dari Penelitian ini Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Maros harus memiliki suatu ijin jika ingin melaksanakan perceraian dimana ijin tersebut harus melalui beberapa prosedur. Jika dilihat didalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memiliki surat keterangan dari seorang pejabat yang diberi kewenangan. The research objective is to analyze the juridical review of divorce permits for civil servants in the settlement of divorce cases at the Religious Court of Maros Regency. This research method is empirical normative research that examines positive legal rules in order to get answers to existing problems by linking facts or phenomena about the analysis of divorce permits like civil servants in solving divorce cases. The results of this study Civil servants at the Religious Court of Maros Regency must have a permit if they want to carry out a divorce where the permit must go through several procedures. If seen in the regulations, Civil Servants who are the plaintiffs are required to have prior permission from the official who is given the delegation of authority, while Civil Servants who are defendants are required to have a certificate from an authorized official.]]>
<![CDATA[Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik ]]>
<![CDATA[Ahmad Farid Saputra]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.36 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.377
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum trehadap pembeli beridtikad baik di PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari tata cara pembelian tanah yang dilakukan di PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik Masih kurang efektif dikarenakan beberapa dari oknum pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu apakah sipenjual yang menyerahkan legalitas kepemilikannya kepada pembeli benar adanya sehingga pembeli dikemudian hari tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan. The research objective was to analyze the effectiveness of legal protection against good faith buyers at PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data sourced from the procedures for land purchases carried out at PT. Indonesia Partners with Makassar. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection against buyers with good intentions is still ineffective because some government officials easily issue certificates without first checking whether the seller who submitted the legality of ownership to the buyer is correct so that the buyer in the future does not experience problems undesirable.]]>
<![CDATA[Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugraha R]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.539 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i3.382
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis keadaan yang dapat tergolong keadaan memaksa dengan menguji peristiwa pandemik corona virus disease 2019 dan akibat hukum pandemik corona virus disease 2019 terhadap perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai keadaan memaksa (force majeure) absolut maupun relatif atau keadaan sulit (hardship) tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian kontrak. The research objective is to analyze conditions that can be classified as coercive by examining the 2019 corona virus disease pandemic and the consequences of the 2019 corona virus disease pandemic law on contract agreements. This research uses normative legal research methods. The results of the research show that the 2019 Corona Virus Disease Pandemic which resulted in the issuance of various policies or Government Regulations casuistically can be classified as an absolute or relative force majeure or a difficult situation (hardship) depending on the facts of the subjective or personal circumstances of the debtor concerned and the type of achievement agreed. in a contract. The legal consequences arising from the Corona Virus Disease 2019 Pandemic have resulted in the issuance of various government policies or regulations regarding contract agreements.]]>
