Articles
<![CDATA[Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar) ]]>
<![CDATA[Samsidar, Samsidar]]>;
<![CDATA[Pasamai, Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Poernomo, Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 3, No 1 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.372 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v3i1.4751
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris. Lokasi penelitian ialah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunujjakn bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar pada kenyataannya sudah merupakan aspek merginal di dalam perkawinan. Selain faktor memarginalkan persoalan pencatatan perkawinan, pandangan dan kesadaran hukum masyarakat sudah relatif tinggi mengenai status perkawinan terutama perkawinan di bawah tangan yang tidak memperoleh legitimasi dari kalangan masyarakat awam. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan tersebut dikenal dengan istilah nikah resmi yang mana maksud dari nikah resmi itu adalah perkawinan yang tercatat. Akan tetapi di Indonesia ada aturan dalam bentuk undang-undang bahwa setiap perkawinan harus dicatat, dan perkawinan yang tercatat inilah yang dapat disebut perkawinan resmi serta berkekuatan hukum. Sedang perkawinan yang tidak tercatat yang diistilahkan dengan nikah di bawah tangan, berarti tidak resmi dan perkawinan (nikah) tersebut tidak berkekuatan hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG BEREDAR DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Poernomo, Hj. Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v3i1.911
<![CDATA[Produk makanan kemasan merupakan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia, oleh karena itu ketersediaan dan penggunaannya produk tersebut harus terjamin terutama dari aspek perlindungan hukumnya. Dari aspek perlindungan hukumnya, produk yang beredar dalam masyarakat harus memenuhi standar mutu dengan label yang telah terdaftar dari lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan memperlihatkan komposisi dalam proses produksi dan tata cara penggunaan serta waktu penggunaannya. Selain dari aspek tersebut, juga diperlukan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pelaku usaha serta adanya kesadaran hukum masyarakat (konsumen) itu sendiri dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat secara sinergitas telah berfungsi dalam melindungi konsumen terutama masyarakat konsumen produk tersebut, meskipun belum secara efektif semua pihak dapat memuaskan harapan konsumen karena masih rendahnya kesadaran pelaku usaha, kesadaran konsumen itu sendiri]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBUBUHAN SIDIK JARI PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA NOTARIS: (Studi di Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[-, Lisa]]>;
<![CDATA[Sampara, Said]]>;
<![CDATA[Poernomo, Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 18 No. 1 (2018): Vol 18 No 1 (2018): Januari-April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertimbangan yuridis terhadap pembubuhan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta notaris serta untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila tidak melekatkan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi pada Sekertariat Majelis Pengawas Daerah dan 3 (tiga) Kantor Notaris di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi pembubuhan sidik jari para pihak pada minuta akta Notaris memiliki maksud untuk menghindarkan penyangkalanpenyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan otensitasnya. Pelaksanaan penggunaan sidik jari melalui kesepakatan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), jari yang digunakan adalah jari jempol kanan. Sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN JABATANNYA ]]>
<![CDATA[Angraeni, Dinnie]]>;
<![CDATA[Hafidz, Ma’ruf]]>;
<![CDATA[Poernomo, Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 18 No. 1 (2018): Vol 18 No 1 (2018): Januari-April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris terkait tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya.Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian yakni beberapa Notaris di Kota Makassar, Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, yang secara khusus menangani ataupun menerima adanya laporan-laporan terkait dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya; dan dengan teknik studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi tanggung jawab dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam UUJN, dimana dalam Pasal 16 UUJN telah mengatur berbagai kewajiban Notaris yang akan berimplikasi pada lahirnya tanggungjawab yang harus diemban oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat berupa pertanggungjawaban secara administratif, perdata, ataupun pidana. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat diberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun perlindungan hukum preventif dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Majelis Kehormatan Daerah, dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta, mengenali penghadap dan terlebih dahulu mengetahui maksud dan tujuannya dalam pembuatan akta. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk tindakan reaktif dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris, penggunaan hak ingkar oleh Notaris, dan pendampingan dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK TEKNOLOGI FINANSIAL ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL ]]>
<![CDATA[Poernomo, Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v15i1.6081
<![CDATA[Along with the times and the rapid advancement of technology and information, it has led to the emergence of financial services using information technology. This progress can encourage developments in life to modernizing society. This certainly has a positive impact such as helping and making it easier to complete work for financial technology (fintech) business actors. However, it still has a negative impact in the form of crime by using electronic media as a crime tool. Crimes that are increasingly prevalent in society are fraud through electronic media and information such as online loan fraud, which causes a lot of harm to the community. This illegal online loan is an illustration of the simplification of the financing system which is facilitated by attractive offers without complicated bureaucracy, which turned out to be a time bomb for the community because it ensnared various complex problems in it. This research is normative research using an approach based on laws. The lack of legal protection for online fund borrowers has resulted in various legal phenomena that arise and become friction within the community, inadequate regulations have resulted in many business actors in the field of financial technology arbitrarily carrying out their business practices without considering the safety and legal protection of users of loan services online. The number of start-up business actors who run the online loan business and do not pay attention to licensing or illegal activities has the potential to cause problems because they are not subject to existing regulations, the absence of supervision and guidance for financial technology business actors causes a lack of control of business traffic in the financial technology sector. this financial technology.]]>
<![CDATA[Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 1 (2019): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.867 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.109-120
<![CDATA[Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana keberlakuan standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approch) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar kontrak yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan Undang-Undang tetapi dalam praktik hal tersebut sulit dilakukan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktauan, kedududukan yang tidak seimbang, dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Pada PLN Persero Unit Pelanggan Daya ]]>
<![CDATA[Muhammad Hidayat]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Purnomo]]>
<![CDATA[ Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang29
<![CDATA[Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian: (1) Penyelesaian sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di kota Makassar kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa penertiban pemakaian tenaga listrik (PPTL) antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan adalah regulasi/substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. Faktor yang sangat berpengaruh adalah budaya hukum masyarakat dan ekonomi masyarakat. The aims are: (1) To review and analyze and explain the resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN to its touch with the customers in the city of makassar; (2) To review and analyze and explain factors that affects the occurrence of a dispute over the controlling the use of electric power (PPTL) between PT.PLN with customers. The approach research is empirical legal research. The result of the research: (1) Resolution of disputes the controlling the use of electric power (PPTL) between PT. PLN with customers in the city of makassar said and done; (2) Factors affect the dispute the use of electricity (PPTL). between PT. PLN with customer is or substance, legal regulations, legal structure, facilities the laws of society and culture of the community economic.The most powerful is a culture of the community economic and community law]]>
<![CDATA[Promblematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj ]]>
<![CDATA[Salma Salma]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research objective to analyze the inheritance dispute decisions at the Pangkajene Religious Court that are appropriate and correct according to the legal consequences of the inheritance dispute decisions that have been decided by the judge against his heirs. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) the decision on the inheritance dispute at the Pangkajene Religious Court is correct and correct. However, the decision has not been implemented effectively; (2) the legal consequences of the decision on inheritance disputes that have been decided by the judge against the heirs have not provided justice. Recommendations from this study are the need for socialization among the community to learn and know well about inheritance law so that in society there are no inheritance disputes which of course can create a rift in the harmonious relationship of a family. Tujuan penelitian menganalisis putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar menurut hukum akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar. Tetapi, hasil putusan belum terlaksana secara efektif; (2) akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya belum memberikan keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya pengadaan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.]]>
<![CDATA[Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mansur Mansur]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>;
<![CDATA[Anzar Anzar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (499.799 KB)
|
DOI: 10.52103/jlt.v2i1.541
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Kedudukan alat bukti petunjuk dalam perkara persaingan usaha yakni merupakan salah satu alat bukti sah yang penggunaannya tidak tergantung pada alat bukti sah lainnya. Alat bukti petunjuk perkara persaingan usaha dapat dimaknai mengacu tetapi tidak terbatas pada penjelasan alat bukti petunjuk dalam hukum pidana dan persangkaan pada hukum perdata serta pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Konsep alat bukti petunjuk ditentukan oleh masing-masing Majelis Komisi dan hakim untuk menafsirkannya berdasarkan perkara yang dihadapinya. The research objective to analyze the position of the evidence in the case of business competition in Indonesia. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: The position of the evidence in the case of business competition is one of the legal evidence whose use does not depend on other legal evidence. Evidence for evidence in business competition cases can be interpreted as referring to but not limited to explanations of evidence in criminal law and presumptions in civil law as well as economic evidence and communication evidence. The concept of guiding evidence is determined by each Commission Council and judge to interpret it based on the case at hand.]]>
