Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sistem Dropshipping Mu’amalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam Alfrillianda, Aldian; Andriko
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 10 No 2 (2022): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, Ngoro, Jombang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61181/at-tahdzib.v10i2.277

Abstract

Background. Human life today is not far from buying activities, both locally and domestically or internationally, humans practice trade in various ways and models that grow according to the conditions of the times. At first, buying and selling only met with sellers and buyers directly at the store with transaction facilities and products being traded. Aim. The research is intended to explain the muamalah dropshipping system from the point of view of Islamic economics. Methods. This research uses library research procedures or library research where the information obtained comes from authoritative sources, such as books and journals that are still relevant to the focus and review of the research. Results. The results of the research conclude that it is permissible for transactions that continue to grow in the economic process as long as they do not violate and do not conflict with Islamic principles, dropshipping transactions which have now become a citizen's routine can be carried out as long as the perpetrators understand. The transaction method, because the system is vulnerable and leads to the cancellation of the contract, is to sell objects that do not belong to him, and the development of technology greatly affects the growth of pressured fatwas issued. But on many sides, with the legal norms that have been summarized by previous scholars by looking at the equality of the illat law, a quick and appropriate legal answer can be found to determine the law in every legal event for which there are no clear legal requirements in the Qur'an and as - Sunnah.
KLASIFIKASI TINGKAT KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN PKH MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY MAMDANI DI DESA RASAU JAYA I Khotimah, Yunda Khusnul; Andriko
BIMASTER : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol. 15 No. 2 (2026): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : Faculty of Mathematics and Natural Sciences Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bagi keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengukur tingkat ketergantungan masyarakat terhadap program tersebut sehingga pelaksanaanya dapat tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat ketergantungan masyarakat penerima PKH di Desa Rasau Jaya I, Kabupaten Kubu Raya, menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam memetakan input ke dalam output yang memiliki unsur ketidakpastian untuk bentuk masukan yang tidak hanya kuantitatif namun tetap memperhatikan aspek kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel input, yaitu desil kemiskinan (skala 1-10), jumlah tanggungan keluarga (skala 0-10), dan pendidikan terakhir kepala keluarga (skala 0-5), dengan satu variabel output yaitu tingkat ketergantungan (rendah, sedang, dan tinggi). Tahapan analisis meliputi fuzzyfikasi, fungsi implikasi dengan operator MIN, komposisi aturan dengan operator MAX, dan defuzzyfikasi menggunakan metode centroid. Berdasarkan pengujian terhadap 18 data sampel, didapatkan hasil bahwa metode Fuzzy Mamdani mampu mengklasifikasikan tingkat ketergantungan dengan baik, di mana mayoritas keluarga berada pada tingkat ketergantungan sedang hingga tinggi. Tingginya tingkat desil kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga menjadi faktor dominan terhadap tingginya ketergantungan bantuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan analitis bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan penyaluran bantuan di masa mendatang.