Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERIAN REMISI TAMBAHAN KEPADA PEMUKA AGAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Sofia Nur Azizah Samsi; Sahla Billah Sahira; Gialdah Tapiansari Batubara; Faris Fachrizal Jodi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.945

Abstract

Peran Pemuka Agama dalam Proses Rehabilitasi Narapidana sangat penting sebab pemuka agama dapat membimbing seseorang dengan agamanya namun dalam undang undang no 22 tahun 2022 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pemuka agama dapat diberikan remisi tambahan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan kajian literalur yang mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuka agama memainkan peran sentral dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada narapidana, memicu perubahan positif dalam perilaku mereka. Remisi tambahan terbukti efektif sebagai insentif bagi pemuka agama, mendorong keterlibatan aktif dalam program rehabilitasi. Narapidana melaporkan pengalaman positif melalui interaksi dengan pemuka agama, termasuk peningkatan kebijaksanaan dan moral. Diskusi menyoroti relevansi temuan dengan kebijakan pemasyarakatan, menekankan implikasi positif secara sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran pemuka agama, menawarkan dasar bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih holistik dan mendukung. Dengan fokus pada remisi tambahan sebagai insentif, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk pemikiran strategis dalam membangun program rehabilitasi yang berorientasi pada perubahan positif dalam perilaku narapidana. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan kebijakan pemasyarakatan di masa depan.
Society, Technology, and Child Protection: Synergy in Monitoring Former Perpetrators of Sexual Offenses Asri Yustia, Rd. Dewi; Faris Fachrizal Jodi; Firdaus Arifin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (in progress)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v14i1.1854

Abstract

Children are important national asset who require special protection from all forms of violence, including sexual crimes. Although Indonesia has established legal framework at both national and international levels, sexual violence against children remains a persistent problem. The imposition of severe criminal sanctions, including chemical castration, has not sufficiently addressed the problem and produced an optimal deterrent effect. Consequently, child protection continues to face various challenges, particularly in relation to post-sentencing supervision of offenders, low public awareness, and limited access to victim assistance services. The research questions of this study are: how effective is the legal protection for child victims of sexual violence, and what constitutes an effective supervisory model for offenders after serving their sentences in order to prevent recidivism? This study employs legal research with a socio-legal approach, combining normative juridical analysis with perspectives from information technology and social sciences. The findings indicate the need to strengthen post-sentencing supervision through the development of a Three-Pillar Supervision Model that integrates legal, technological, and societal dimensions. This model includes the optimization of technologies such as GPS tracking and public databases, the strengthening of regulatory frameworks, and the societal involvement in early detection mechanisms. The implementation of this model is expected to reduce the risk of recidivism and strengthen sustainable protection for children. Accordingly, reform of the child protection system must be carried out in a collaborative, preventive, and sustainable manner to ensure justice and security for future generations.