Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Khaalishah, Daariin
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DENGAN ALASAN DI LUAR PASAL 70 UNDANG-UNDANG ARBITRASE Khaalishah, Daariin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1161

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu upaya litigasi dalam penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Ketentuan mengenai arbitrase diatur lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase). Putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Arbitase bersifat final and binding, yang mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Pembatalan Putusan dapat saja dilakukan dengan mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Namun pada praktiknya tidak jarang pihak yang merasa tidak puas atas suatu putusan arbitrase mengajukan Permohonan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan di luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan sangat disayangkan beberapa Pengadilan Negeri justru mengabulkan Permohonan tersebut sehingga menjadi sengketa yang berkepanjangan dan tidak ada akhirnya. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa eksistensi putusan arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis tidak ditaati. Padahal jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Co-Authors