Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Kesehatan Kerja Dalam Perjanjian Kemitraan Kerja Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ruminingsih; Minan; Mabila Ade Yuriski
Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan : Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang dibentuk guna melindungi pekerja mengenai kesehatan kerja dalam Perjanjian Kemitraan Kerja yakni diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan kemitraan lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan, di mana posisi para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan-pekerja dalam hukum ketenagakerjaan yang sifatnya atasan-bawahan. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kesehataan kerja terhadap perjanjian kemitraan kerja pada PT. Aziz Jaya Abadi yang melakukan perjanjian kemitraan kerja dengan PT. Semen Indonesia Persero Tbk. serta untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja terhadap Perjanjian Kemitraan kerja, Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah perlindungan kerja, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, yang di dalamnya mencakup syarat-syarat keselamatan kerja (pasal 3), serta kewajiban dan hak tenaga kerja (pasal 12). Sesuai dengan perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 67-101). Demi terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan (pasal 87 ayat (1)).
BELAJAR SAMBIL BERMAIN DENGAN PUZZLE ALAM UNTUK ANAK USIA DINI Ruminingsih
Masa Keemasan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 6 No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 2026
Publisher : Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini STKIP Melawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46368/mkjpaud.v6i1.4918

Abstract

Anak usia dini berada pada masa usia emas (golden age) perkembangan, yaitu pada rentang usia 0–6 tahun, yang merupakan periode krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta moral dan spiritual anak. Oleh karena itu, pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dirancang secara tepat, salah satunya melalui penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Media pembelajaran berbasis permainan, seperti puzzle alam, dipandang relevan karena mengintegrasikan konsep belajar sambil bermain dengan pengalaman konkret yang dekat dengan kehidupan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji berbagai media pembelajaran anak usia dini, dengan penekanan pada potensi media puzzle alam dalam menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (literature study). Data diperoleh melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis berupa artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan isi sumber pustaka secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis bermain yang bersifat konkret dan kontekstual, termasuk puzzle alam, efektif dalam mendukung perkembangan kosakata, kognitif, kemampuan berbicara, kreativitas, berhitung, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, serta kemampuan membaca anak usia dini. Puzzle alam memiliki keunggulan karena mampu mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan anak melalui aktivitas menyusun, mencocokkan, dan mengelompokkan dengan memanfaatkan unsur alam. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis puzzle alam dapat dijadikan alternatif media pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna dalam pembelajaran PAUD.
Membangun Budaya Hukum dalam Pengelolaan Sampah untuk Lingkungan Berkelanjutan Ruminingsih; Aguk Nugroho; Mokh Tho’if; Achmad Wildan D; Dhyan Purwitarini; Muhari Muhari
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): Mei : NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v6i2.8410

Abstract

Waste-related issues have become increasingly complex environmental challenges as a result of population growth and shifting consumption patterns within society. Although Indonesia has established a legal framework through Law Number 18 of 2008 on Waste Management, its implementation at the community level continues to encounter various obstacles, particularly low legal awareness and an underdeveloped legal culture. This community service program aims to foster and strengthen a legal culture in waste management as an effort to promote environmental sustainability in Mrutuk Village, Widang District, Tuban Regency. The activities were conducted using participatory and descriptive approaches, including legal education, dissemination of waste management regulations, reinforcement of legal substance and enforcement structures, and community-based assistance. The results demonstrate an improvement in public understanding and awareness of the importance of managing waste in accordance with legal provisions, a shift in attitudes from compliance motivated by supervision toward voluntary compliance, and the emergence of community initiatives to actively engage in environmentally oriented waste management. Therefore, strengthening legal culture has proven to be a crucial instrument in encouraging environmentally responsible behavior and supporting the achievement of sustainable development.