Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Abdimas Indonesia
Suliyono, Aris
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Informal di Era Digital: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Administrasi Negara Suliyono, Aris
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja informal berbasis platform. Di Indonesia, pekerja digital seperti pengemudi transportasi daring, kurir logistik, dan pekerja lepas berbasis aplikasi berkembang pesat, namun perlindungan hukumnya masih lemah. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum tenaga kerja informal digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiolegal, melalui analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan manajemen platform digital, kuesioner terhadap 150 pekerja, dan observasi lapangan di beberapa kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pekerja digital tidak memiliki akses perlindungan sosial memadai, dengan 65% tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan 68% memperoleh penghasilan di bawah UMP. Platform digital cenderung menempatkan pekerja sebagai mitra independen, namun tetap melakukan kontrol signifikan melalui algoritma, sehingga menimbulkan grey area hukum. Peran pemerintah sebagai pelindung melalui instrumen hukum administrasi juga masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi tenaga kerja informal digital di era transformasi digital.
Legal Responsibility And Environmental Impact Of Pollution By Pt Soedali Sejahtera In Pasuruan Regency, East Java Suliyono, Aris
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effect of the enforcement of administrative sanctions on the level of company This study discusses the legal responsibility and environmental impact of pollution carried out by PT Soedali Sejahtera, a textile company in Pasuruan Regency, East Java. This study is motivated by the fact that there are increasing cases of pollution in the textile industry in Indonesia which causes ecological, social, and economic losses. The research was conducted with a qualitative approach through the analysis of legal documents, community interviews, field observations, and laboratory tests on water quality. The analyzed parameters included BOD, COD, TSS, pH, and ammonia at three flow points (upstream, middle, downstream) in two different seasons. The results of the study showed a significant degradation of water quality, characterized by an increase in BOD and COD to exceed quality standards, a decrease in pH towards acidity, and an increase in ammonia levels that are potentially toxic to aquatic life. The socio-economic impact can be seen in declining agricultural productivity, increasing household clean water costs, and reduced consumer confidence in local products. From the legal aspect, the Surabaya District Court declared PT Soedali Sejahtera guilty and imposed damages of IDR 48.03 billion by applying the principle of strict liability and the principle of in dubio pro natura. This research emphasizes the importance of synergy between law enforcement, environmentally friendly technology, and community participation to realize ecological justice.
Pemahaman Tentang Pasal Multitafsir Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana Dalam Berperilaku Di Media Sosial Suliyono, Aris
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6489

Abstract

Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang disebut juga Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar dapat memberikan perlindungan, keadilan  kepada semua masyarakat dalam mengakses informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.Namun dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan tindak pemidanaan terhadap pihak-pihak tertentu yang terkadang terlihat tebang pilih. Masyarakat menjadi selalu berhati-hati dalam berekspresi dan menyuarakan pendapat dalam beraktivitas di media social, dan seolah-olah kreativitas dan keinginan menyuarakan hati untuk berpendapat dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di Negri ini menjadi terbelenggu dan merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas di media social. Pasal-pasal Multitafsir yang ada di UU ITE menjadi momok masyarakat dalam beraktivitas dan berekspresi di media social.Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif.Tujuan dari tulisan ini bertujuan supaya masyarakat dapat memahami pasal-pasal multitafsir tersebut,dan mendorong pemerintah agar dapat merevisi pasal-pasal tersebut agar menjadi lebih baik dan untuk menghilangkan multitafsir yang kerap berujung pada upaya kriminalisasi di masyarakat.
PENDAMPINGAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Suparnyo, Suparnyo; Wibawa, Iskandar; Suliyono, Aris
Jurnal Abdimas Indonesia Vol 8, No 1 (2026): JURNAL ABDIMAS INDONESIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26751/jai.v8i1.3185

Abstract

Tata tertib DPRD berfungsi mengatur mekanisme rapat, proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Di Kabupaten Kudus, proses penyusunan tata tertib menghadapi berbagai kendala. Melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif antara akademisi, praktisi hukum, dan DPRD, dilakukan serangkaian kegiatan berupa kajian regulasi, pelatihan, diskusi interaktif, dan asistensi teknis dalam penyusunan tata tertib. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, serta tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah melalui pembahasan dan penyesuaian hasil fasilitasi, disimpulkan tiga hasil utama, yaitu: pertama, usulan perubahan terkait komposisi dalam alat kelengkapan DPRD disetujui; kedua, usul penambahan ayat pada Pasal 54 tidak disetujui karena bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018; dan ketiga, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib diundangkan dalam Berita Daerah. Pendampingan ini menghasilkan tata tertib yang sah dan implementatif sekaligus memperkuat profesionalitas serta integritas DPRD dalam mewujudkan good governance di tingkat daerah.
Co-Authors Suparnyo Suparnyo Wibawa, Iskandar