Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Kusuma, Bambang Priyatna
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Edukasi Fakta, Opini, dan Hoax, Bagi Generasi Z untuk Berpikir Kritis dan Bijak Wartoyo, Franciscus Xaverius; Kusuma, Bambang Priyatna
Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2025): Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/bajpm.v5i4.2815

Abstract

Program edukasi debat yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan Lippo Karawaci, yang diadakan di Sekolah Dian Harapan Daan Mogot adalah kegiatan pengajaran dengan upaya membekali siswa dengan kompetensi berdebat dan berargumen. Kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman penulis dalam edukasi debat pada siswa kelas 11 dengan fokus pada keterampilan membedakan fakta, opini, dan hoaks serta memberikan solusi untuk menyelesaikan kendala yang ada. Kemampuan menelaah informasi ini,  menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki pelajar, terutama dalam menghadapi arus informasi digital yang seringkali bercampur antara data valid, pandangan subjektif, dan disinformasi. Melalui metode pembelajaran berbasis debat, siswa dilatih untuk mengidentifikasi karakteristik fakta yang dapat diverifikasi, opini yang bersifat argumentatif, serta hoaks yang menyesatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-reflektif dengan teknik observasi kelas, analisis tugas, dan refleksi guru. Hasil pembelajaran menunjukkan bahwa siswa kelas 11 lebih mampu mengenali kredibilitas sumber, menyusun argumen berdasarkan data, serta memberikan sanggahan yang kritis terhadap klaim yang tidak valid. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kesulitan dalam membedakan opini dengan fakta terselubung, sehingga perlu adanya pendampingan lebih lanjut dan latihan fact-checking menggunakan sumber resmi. Temuan ini menegaskan bahwa dalam edukasi debat tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan retorika, tetapi juga membentuk literasi informasi yang kuat. Dengan demikian, integrasi latihan membedakan fakta, opini, dan hoaks dalam edukasi debat dapat menjadi strategi efektif dalam membekali siswa menghadapi tantangan di era digital.
National Legal Frameworks and International Challenges of Netflix Regulation: Censorship, Taxation, Cross-Border Licensing Kusuma, Bambang Priyatna; Efendy, Chelsea Shine; Santoso, Cornelia Editha
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7278

Abstract

This research examines the regulatory challenges of Over-The-Top (OTT) platforms like Netflix within the context of Indonesian law and global comparisons. The national content censorship system managed by the Film Censorship Institute (LSF) and the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) still employs a pre-censorship paradigm that is both preventive and normative. This approach creates tension with the self-regulation principle implemented by Netflix globally, thus creating legal uncertainty and limited content access for users in Indonesia. In the fiscal aspect, the Value Added Tax (VAT) policy on foreign digital services has been implemented to ensure fiscal fairness, but the implementation of Income Tax (PPh) still faces obstacles due to the lack of a physical presence (Permanent Establishment) and the non-implementation of the Significant Economic Presence (SEP) concept. On the other hand, the issue of cross-border licensing emphasizes the complexity of copyright protection and cross-border content distribution, where Indonesia still emphasizes territorial restrictions as per the Berne Convention and does not yet have regional harmonization like the Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) model in the European Union. This study concludes that Indonesia needs to develop a co-regulation mechanism and strengthen an adaptive digital legal framework to be able to maintain the sovereignty of cultural values ​​without hindering freedom of expression and the competitiveness of the national digital economy.
Co-Authors Efendy, Chelsea Shine Santoso, Cornelia Editha Wartoyo, Franciscus Xaverius