Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Andriyani, Adinda Zahra
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence in Public Transportation Andriyani, Adinda Zahra; Mulyadi, Mulyadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2647

Abstract

This study examines the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in the context of public transportation in Indonesia. The background to this research is based on the high number of cases of sexual violence in public spaces, particularly public transportation, which creates a sense of insecurity for women and vulnerable groups. This study aims to analyze the application of the provisions of the TPKS Law to criminal acts of sexual violence in public transportation and identify obstacles faced in its implementation. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case-based approach. The results show that although the TPKS Law provides a comprehensive legal basis and guarantees victim-based protection, its implementation remains limited in effectiveness. The main obstacles include difficulties in providing evidence, incomplete implementing regulations, limited understanding of the substance of the law by officials, and the strong patriarchal culture and practices of victim blaming in society. Therefore, synergy is needed between the government, law enforcement officials, transportation operators, and the community to strengthen the implementation of the TPKS Law so that the law's main objective of creating a safe public space free from sexual violence can be realized.
TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Simanungkalit, Darryl Anne Lanita; Amaliah, Siti Nur; Andriyani, Adinda Zahra; Arini, Dita Rosalia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji apakah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Uighur di Xinjiang memenuhi unsur-unsur kejahatan Genosida dalam perspektif Hukum Pidana Internasional. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, studi ini mengkaji Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 sebagai kerangka hukum utama. Temuan utama menunjukkan bahwa tindakan sistematis yang dilakukan oleh Tiongkok, seperti penahanan massal lebih dari satu juta Uighur di "kamp pendidikan ulang" yang melibatkan penyiksaan dan kondisi buruk, penghancuran identitas budaya dan agama, serta yang paling signifikan, kebijakan demografis agresif berupa sterilisasi dan pencegahan kelahiran paksa massal, secara substansial memenuhi unsur-unsur material Genosida. Tindakan tersebut sesuai dengan kategori-kategori Genosida, termasuk menyebabkan luka fisik/mental serius, menciptakan kondisi kemusnahan fisik, dan memaksakan tindakan untuk mencegah kelahiran (Pasal 6(d) Statuta Roma). Adanya pola perilaku yang meluas dan terorganisir mengindikasikan kuatnya niat khusus (dolus specialis) dari aparatur negara untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok etnis dan agama Uighur. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Xinjiang dapat diklasifikasikan secara legal dan empiris sebagai Genosida, meskipun upaya penegakan hukum internasional dihadapkan pada tantangan yurisdiksi dan politik yang signifikan terhadap negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kata kunci: Genosida, Etnis Uighur, Xinjiang, Hukum Pidana Internasional, Statuta Roma.
Co-Authors Amaliah, Siti Nur Dita Rosalia Arini Mulyadi Mulyadi Simanungkalit, Darryl Anne Lanita