Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Humaniora Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Fathia Rahma Sholikhah
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan ditinjau dari Indikator Thinking Ahead (Studi Kasus di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah) Ester Yulianti Pakpahan; Fathia Rahma Sholikhah; Putri Aksa Yemima; Adinda Putri Maharani; Rudiana
Jurnal Sosial Humaniora Vol. 16 No. 2 (2025): OKTOBER
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jsh.v16i2.19981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata Ponggok sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, dengan meninjau melalui perspektif Thinking Ahead dalam kerangka Dynamic Governance. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menjadikan Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam pola partisipasi masyarakat Desa Ponggok tidak hanya disebabkan oleh intervensi pemerintah desa, melainkan juga oleh pergeseran pola pikir masyarakat yang semakin visioner dan proaktif. Program-program strategis seperti “Kartu Cerdas, Satu Rumah Satu Sarjana” dan “1 RW 1 Usaha” menjadi katalisator penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendiversifikasi basis ekonomi desa. Transformasi ini berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, khususnya di sektor pariwisata, serta membentuk budaya kolaborasi yang kuat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan mensyaratkan adanya sinergi antara perencanaan berbasis Thinking Ahead dan partisipasi masyarakat yang substantif sebagai aktor utama pembangunan.
Peran Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Semarang Amelia Siti Nurul Hamidah; Andi Tenridala Ariani; Fathia Rahma Sholikhah; Zalzabila Puteri Herdini; Ivan Darmawan
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v2i3.277

Abstract

Implementation of Village Law no. 6 of 2014 had a positive impact by disbursing quite large funds to villages throughout Indonesia. As a village head, a village head must be able to carry out management functions, namely planning, organizing, implementing and supervising so that his village progresses. This research uses a literature study method looking at various journals and other reading sources. Based on the research results found, the Semarang City National Land Office knows and understands the positive fictitious rules, but they cannot be fully implemented because the office has standard operational rules (SOP) which must also be obeyed. followed. obeyed. The application of positive fictitious provisions in practice is still not very effective in improving the quality of public services. The effect of positive fictitious orders seems to be to make state managers leave because they conflict with institutional SOPs. There are several obstacles in implementing this provision, including that state institutions and/or government officials and the public do not understand this provision properly and correctly, and court decisions that grant the petition cannot be trusted in practice. This decision offer again contradicts the SOP of each institution. The solution to the various obstacles is the need to deepen understanding of positive fictitious regulations for both the authorities and the public, and the need to design government regulations that provide more detailed and more enforceable implementation guidelines.
Co-Authors Adinda Putri Maharani Amelia Siti Nurul Hamidah Andi Tenridala Ariani Ester Yulianti Pakpahan Ivan Darmawan Putri Aksa Yemima Rudiana Zalzabila Puteri Herdini