Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Notaris sebagai Penerima Tanggung Jawab atas Draft Akta yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Riyanti, Meita Debi
Notaire Vol. 8 No. 3 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i3.78295

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has introduced significant innovations in the legal field, including notarial practice. One of its applications is the automatic drafting of contracts or deeds through AI systems. While this technology offers efficiency and accuracy, it simultaneously raises new legal issues, particularly concerning the notary’s liability as a public official authorized to draw up authentic deeds. The objective of this study is to analyze the legal status of AI-generated drafts within notarial practice and to examine the extent of notarial responsibility for deeds prepared based on such drafts. This research applies a normative juridical method, employing statutory, doctrinal, and legal principle approaches. Primary legal sources consist of the Indonesian Notary Law (UU Jabatan Notaris/UUJN), while secondary materials are drawn from scholarly works on notarial law and legal technology studies. The findings indicate that AI, as a mere tool, does not possess legal authority to create deeds, and therefore cannot diminish the notary’s responsibility. The notary remains fully accountable for the validity, substance, and evidentiary strength of authentic deeds, regardless of whether the draft originates from AI. This conclusion aligns with the principles of personal liability, the duty of prudence, and professional responsibility inherent in the notarial office. Consequently, adaptive regulation—either through amendments to the Notary Law or professional guidelines—is urgently required to ensure legal certainty while accommodating technological advancement.
Kebaruan Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia Woen, Felicia; Riyanti, Meita Debi
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/agry5b61

Abstract

Klausula force majeure dalam kontrak bisnis mengatur mengenai keadaan memaksa diluar kemampuan kreditur dan debitur. Pada masa pandemi Covid-19 terjadi banyak kasus wanprestasi, pembatalan kontrak bisnis, hingga ke pengadilan dengan alasan pandemi Covid-19 sebagai force majeure, seperti Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, juga Putusan Nomor 1147 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Umumnya klausula force majeure hanya mengatur mengenai bencana alam, tetapi ketika pandemi Covid-19 terdapat perluasan makna force majeure karena pandemi sebagai bencana nonalam termasuk ke dalam force majeure. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat pasca pandemi membuat perlu adanya kebaruan klausula force majeure. Penelitian ini untuk menganalisis kebaruan klausula force majeure pasca pandemi untuk diatur dalam kontrak bisnis. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan klausula force majeure dalam kontrak bisnis pasca pandemi adalah perlu diatur mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial (UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana), sehingga kebaruan klausula force majeure di kontrak bisnis pada pasca pandemi guna memberi perlindungan dan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak.