Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Pengaturan Artificial Inteligence Dalam Transaksi Bisnis Digital di Indonesia Jefry, Buala
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 10 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i10.7117

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has transformed digital business transactions in Indonesia, outpacing current legal frameworks. This paper provides a normative legal analysis of the need to regulate AI in digital commercial transactions through a study of statutes, doctrine, and practice. The study identifies a legal vacuum concerning recognition of AI-generated acts, liability attribution, and consumer/data protection. To address these gaps, the paper recommends: (1) statutory definition of AI and a limited electronic agent status; (2) a liability regime combining strict liability for high-risk applications with attribution rules for developers and deployers; (3) mandatory algorithmic transparency and stronger data protection; and (4) creation of an intersectoral technical-legal oversight body. Regulating AI is essential to ensure legal certainty, accountability, and fairness in Indonesia’s digital economy.
Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Perusahaan: Kajian Yuridis dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi Jefry, Buala; Gultom, Elisatris; Yuanitasari, Deviana
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7709

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan penggunaan layanan daring, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta membandingkannya dengan regulasi global seperti GDPR di Uni Eropa dan CCPA di Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum di Indonesia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi data konsumen, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta minimnya kepatuhan pelaku usaha. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan perlunya percepatan pembentukan perangkat pelaksana, mekanisme pelaporan publik yang terintegrasi, dan kewajiban penunjukan petugas perlindungan data (DPO) secara profesional. Penelitian ini memberikan implikasi penting dalam penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi konsumen, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam menilai kesiapan kelembagaan, efektivitas prinsip privacy by design, dan literasi digital masyarakat di Indonesia.