Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Republic: Journal of Constitutional Law
Jiddan Gamal Qondas
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLITIK DINASTI DITENGAH SISTEM DEMOKRASI: MENYIMAK ISU REPUBLIK RASA KERAJAAN Jiddan Gamal Qondas; Sutopo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2024): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v2i1.867

Abstract

Dynastic politics is actually just a term in political science which means the process of directing the regeneration of power for the interests of certain groups with the aim of gaining or maintaining power in a country. In democratic countries, this term often appears, even though in democratic countries, power is in the hands of the people, which is where the term dynastic politics first appeared. is when royal power or absolute monarchy, where power is passed on/inherited from the previous ruler to the next ruler. Indonesia is a country that has a democratic system, namely sovereignty is in the hands of the people, this is in accordance with the preamble to the 1945 Constitution, a fragment of the fourth paragraph which states "then the independence of the Indonesian nation was formulated in a Constitution of the State of Indonesia, which was formed in the structure of the Republic of Indonesia. Indonesia has the sovereignty of the people, but in reality there are a handful of people who have influence and power in a region, giving rise to the ambition that with power, business and family interests can be secured, because the high price of political dowry when wanting to become a public official in Indonesia results in only people It is true that certain people can become officials, it is true that it is the people who determine the winning vote in a democratic country, but it should be noted that Money Politics still applies, from the ruler who is elected and has good prestige, this results in the ruler holding a great legacy so that family and close people can also enjoy it. as a Privilege.
IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro): (Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro) Jiddan Gamal Qondas; Gamal Qondas, Jiddan; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2861

Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah di Kecamatan Solokuro, sebagai bentuk pengawasan progress kinerja pemerintah kabupaten Lamongan terhadap program super prioritasnya.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Solokuro, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai landasan normatif dan etis. Program Jamula sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat mobilitas dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik. Data yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Bupati Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Daerah pilih (Dapil) V, Camat Solokuro dan masyarakat di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, website, Al- qur‟an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini bahwa program Jamula telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Lamongan, namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian ini memberikan rekomendasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Co-Authors Abd. Hadi Gamal Qondas, Jiddan Moh. Sa’diyin SUTOPO