Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Existence of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a National Product in International Economic Competition Roby Ananta, Ahmad Rizal; Maulana, Muhammad Asrul; Risti, Savira; Abela, Vara Yuniar; Dwi Jayanti, Cici Fanisa Yulia
JURNAL PUSPAKA Vol 1 No 3 (2025): Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan
Publisher : Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.618

Abstract

This study aims to analyze the strategic contribution of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in supporting Indonesia's economic sovereignty amid the dominance of foreign payment systems. This study uses a qualitative method with a case study approach to the dynamics of international pressure on the sustainability of QRIS, especially from the United States. Data is obtained through a review of actual news and official documents from Bank Indonesia. The findings show that QRIS not only encourages transaction efficiency and expansion of financial access, but also strengthens the independence of the national financial system. Cross-country cooperation shows the potential of QRIS as a regional economic hub. The conclusion of this study confirms that QRIS is a significant domestic innovation in building competitiveness and economic sovereignty in the digital era.
The Phenomenon of Sea Fencing in PIK 2 as a Sign of Government's Indecisiveness in Maintaining National Resilience Roby Ananta, Ahmad Rizal; Berlian Syah, Devi Tri; Erlangga, Zulfikar
JURNAL PUSPAKA Vol 1 No 2 (2025): Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan
Publisher : Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v1i2.539

Abstract

The phenomenon of sea fencing in Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) has raised concerns regarding the government's lack of decisiveness in upholding justice, humanity, and unity, which impacts national resilience. This study aims to analyze the relationship between this issue and aspects of maritime security, social justice, and economic stability, as well as to evaluate the government's role in managing coastal areas. The research was conducted in the PIK 2 area, which is part of a controversial National Strategic Project (NSP). The research employs normative legal methods with a conceptual and statutory approach, utilizing data collection techniques such as literature reviews of legal regulations, scientific journals, and international legal documents, including UNCLOS 1982. The findings reveal that the sea fencing in PIK 2, without considering the interests of coastal communities, violates the principles of social justice, exacerbates economic disparities, and threatens national unity. The study also identifies weaknesses in government oversight regarding the implementation of relevant regulations. It concludes that the government must take firm actions to review policies, strengthen oversight, and involve communities in decision-making to ensure that coastal area development aligns with Pancasila values and the goal of preserving national integrity. Keyword: Phenomenon, Government, National Resilience
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kasus Deforestasi Di Kawasan Sumatera Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good Governance Roby Ananta, Ahmad Rizal; Tri Ahmadi, Rere Elsinta; Da Costa, Aprelia Veronica; Bachtiar, Riyan
Lex Et Lustitia Vol. 2 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Moch. Sroedji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnyapenerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintahsebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untukmenilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologisyang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, sertaberbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Denganmenggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatifterhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajianempiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkanbahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnyamekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuhmelaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baikdan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanyapenyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensidikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secaramenyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatanefektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukanagar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.