<![CDATA[Deforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnyapenerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintahsebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untukmenilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologisyang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, sertaberbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Denganmenggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatifterhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajianempiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkanbahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnyamekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuhmelaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baikdan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanyapenyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensidikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secaramenyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatanefektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukanagar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.]]>
