Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal National Journal of Law
Bintang, Tri Baskoro
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERSEROAN TERBATAS Bintang, Tri Baskoro
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v6i1.1680

Abstract

Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalampencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusiaalamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab orang-orang berbuatuntuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawabkorporasi sebagai perusahaan multi nasional dalam pembangunan ekonomikerakyatan. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis sangsi terhadap kejahatankorporasi ditinjau dari undang-undang Perseroan Terbatas dan menganalisisimplementasi penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi ditinjau dariUndang-Undang Perseroan Terbatas.Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan padapenelitian kepustakaan. Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatanPerundang-Undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan perbadingan,pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitianmenunjukkan bahwa Hakikat kejahatan korporasi pada dasarnya merupakankejahatan yang dilarang atau dicela oleh hukum apapun. Kejahatan korporasimerupakan perbuatan yang diatur pada setiap undang-undang yang berlaku.Kejahatan korporasi dapat ditinjau berdasarkan model kejahatan yang dilakukan.Dari sudut Penegakan Hukum, pemikiran terhadap kepentingan korban kejahatandi bidang korporasi bukan saja harus dilihat dalam kerangka conventional and nonconventional crimes, tetapi juga illegal abuses of power (economic and public) .Begitu luas dimensi yang dapat dicakup oleh white collar crime, sehingga upayapenanggulangannya pun tidak begitu saja dapat dilakukan dengan menerapkanketentuan perundang-undangan pidana yang ada, tetapi perlu dilakukanpemahaman secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai kondisi yang A workplace that is achieved without a goal and within the company's goalsis always realized through human actions. Therefore, the ability to be responsible for the people who perform for and on behalf of the company has been transferred to the ability to be responsible for the corporation as a multi-national company in the development of the people's economy. The purpose of this study is to analyze the dangers of crime in terms of the Limited Liability Company Act and analyze the implementation of criminal law enforcement in terms of the Limited LiabilityCompany Act.The study used a normative juridical approach which was carried out inlibrary research. In this study, the legislation approach, conceptual approach,comparative approach, case approach, and historical approach were used. Theresults based on the research show that the essence of corporate crime is basically a crime that is prohibited or denounced by any law. Corporate crime is an act that is regulated in every applicable law. crime can be reviewed based on the model of the crime committed. From the perspective of Law Enforcement, consideration of the interests of victims of crime in the corporate sector must not only be seen within the framework of conventional and non-conventional crimes, but also the illegal abuse of power (economic and public). So broad are the dimensions that can be covered by white collar crime, so that efforts to overcome them cannot simply be done by applying the provisions of existing criminal legislation, but it is necessary to have a comprehensive and critical understanding of various conditions that include the phenomenon of corporate crime.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bintang, Tri Baskoro; Suadi, Amran; Sinaulan, Ramlani Lina
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2020

Abstract

Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan bukanbank harus memperoleh izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkanPasal 55 ayat (1) UU OJK. Ketentuan perlindungan konsumen dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan dimulai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasakeuangan, fasilitasi pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaianpengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, pengawasanperlindungan konsumen jasa keuangan, dan sanksi. Otoritas Jasa Keuanganmemang secara khusus telah memberikan layanan penyelesaian aduan sengketakonsumen lembaga jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Namun, dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,maka peran Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya dapat memberikan fasilitaspenyelesaian pengaduan konsumen kini bertindak menetapkan peraturan,melakukan pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku usaha sektor jasakeuangan yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.Perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan demi mewujudkan kepastiandan jaminan hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang dalam halini merupakan konsumen yang ditanggung saat melaksanakan kegiatanberinvestasi, misalnya resiko terjadinya kejahatan pasar modal. Kejahatan pasarmodal atau capital market crime merupakan pelanggaran hukum yang adahubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturanperundangundangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, OJK, Perlindungan Konsumen  Companies that carry out activities as non-bank financial institutionsmust obtain permission from the OJK (Financial Services Authority) based onArticle 55 paragraph (1) of the OJK Law. Consumer protection provisions in theFinancial Services Authority Regulation begin with the obligations of financialservice business actors, facilitation of consumer complaints and the provision of 835NJL:Volume 7, Nomor 2, September 2022journal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.idcomplaint resolution facilities by the Financial Services Authority, internalcontrol, supervision of consumer protection of financial services, and sanctions.The Financial Services Authority has specifically provided dispute resolutionservices for consumers of financial services institutions through the FinancialServices Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning ConsumerProtection in the Financial Services Sector. However, with the FinancialServices Authority Regulation No. 1/POJK.07/2014 concerning AlternativeDispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector, the role of theFinancial Services Authority, which used to be able to provide facilities forresolving consumer complaints, is now acting to establish regulations,supervise, and crack down on financial service sector business actors whoviolate the provisions of the Financial Services Authority Regulation. Legalprotection for consumers is needed in order to realize legal certainty andguarantees with the aim of protecting the public, which in this case is a consumerwho is covered when carrying out investment activities, for example the risk ofcapital market crimes. Capital market crime is a violation of the law that has todo with the capital market, both violations of laws and regulations in the capitalmarket itself, as well as violations of laws and regulations outside the capitalmarket but actions. Keywords: Legal Protection, OJK, Consumer Protection
Co-Authors Sinaulan, Ramlani Lina Suadi, Amran