Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Settlement of Traffic Accident Crimes through the Principle of Restorative Justice in the Sorong City Area Triatmoko, Ryo Thunder; Sinaulan, Ramlani Lina; Yuhelson, Yuhelson
International Journal of Social Service and Research Vol. 3 No. 12 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v3i12.621

Abstract

This study focuses on the first problem of solving traffic accident criminal cases that have been applied in law enforcement and how to reconstruct the ideal traffic accident crime resolution based on a restorative justice approach. The method used in this study is normative juridical research with a research approach in the form of a normative approach. The result of this study is that direct involvement between perpetrators, victims, and communities in solving criminal cases is emphasized in the restorative justice approach. Criminal acts involving traffic accidents can be resolved in accordance with the principles of restorative justice. Because it serves the interests of victims and perpetrators based on two perspectives (victims and perpetrators) in terms of accident crimes, the use of restorative justice is essential. The application of restorative justice in solving criminal cases that prioritizes the interests of victims and perpetrators in finding solutions to crimes and their consequences has been outlined in a circular issued by the Indonesian National Police.  The traditional dynamic between local communities and their governments in fighting crime can be changed by the use of restorative justice in cases involving accidents. Customary institutions are still often used in Sorong City by local communities to resolve conflicts, but Law No. 22/2009 on Traffic and Road Transport has stipulated the threat of criminal penalties for those responsible for traffic accidents. Therefore, the police had to investigate the traffic accident even if the victim's family decided not to prosecute.
Counter-Terrorism Policy in the ASEAN Region: Comparative Study of Malaysia and Indonesia Ismed, Mohamad; Basuki , Basuki; Sinaulan, Ramlani Lina; Akkapin, Suphaporn
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.970

Abstract

This research aims to enrich the academic literature on counter-terrorism policies in the ASEAN region, focusing on a comparison between Malaysia and Indonesia. A qualitative method with a comparative study design is used to analyze the counter-terrorism policies of both countries to understand the differences, similarities, implementation, and effectiveness of the strategies applied. The results show that counter-terrorism policies in Malaysia and Indonesia reflect a strong commitment through comprehensive institutional structures, strict regulations, and diverse strategy implementations. In Indonesia, the policy tends to be repressive, influenced by domestic political dynamics and international pressures post the 2002 Bali Bombing. Malaysia adopts a more structured approach considering geographical and socio-political factors and utilizes strict legal frameworks like the Internal Security Act (ISA). Political factors are significant in policy formation in both countries, with Malaysia maintaining national stability through strong counter-terrorism policies. Social factors such as radicalization and extremism are also important, with Indonesia facing challenges from groups like Jamaah Islamiyah (JI) while Malaysia uses community-based approaches in its deradicalization programs. Comprehensive and coordinated strategies, increased inter-agency coordination, international cooperation, and integration of the private sector and media are needed to address the challenges.
Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Fauzia, Khalida Galuh; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli   
KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Sinaulan, Ramlani Lina
Jurnal Komunikasi Islam Vol. 6 No. 1 (2016): June
Publisher : Departement of Islami Comuunication and Broadcasting, Faculty of Da'wah and Communication, State Islamic University of Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.058 KB) | DOI: 10.15642/jki.2016.6.1.129-157

Abstract

Therapeutic communication is a mutual interaction between nurses and patients in the communication process that aims to solve the problems facing the patients. This article explores the therapeutic communication from the Islamic perspective. Therapeutic communication will be more meaningful when a nurse interacts directly with the patient, especially through strengthening of the spiritual elements that will be a positive suggestion for recovery. In this case, the nurse made himself or herself therapeutic through the optimal use of various communication techniques with the aim of leading the patient’s behavior toward a positive direction through strengthening the religious values.
Efektivitas BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Proses Jual Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Fauzia, Khalida Galuh; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30942

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang tersiar akan berlaku mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS kesehatan menjadi syarat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan rumah. Syarat baru itu diperuntukkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah di Kementerian ATR/ BPN Nomor HR 02/ 152-400/11/2022. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian, dan selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.Kata Kunci: BPJS, Jual Beli Tanak, Akta Jual Beli   
Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Nominee Pemegang Saham oleh Warga Negara Asing dalam Pendirian Perseroan Terbatas Sudiana, Nana; Sinaulan, Ramlani Lina; Koto, Zulkarnain
Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Postgraduate of Jayabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jnk.v9i1.254

Abstract

Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee by a foreign national in the establishment of a limited liability company. Research conducted using normative juridical methods. In Nominee agreements/statements between foreigners and Indonesian citizens it is closely related to the notary as the authorized official in making the Nominee agreement/statement deed, which as stated in UUJN that every deed made by the interests of the parties appear before the notary, then the deed has the power as authentic deed, but in reality the purpose of making this Nominee agreement/statement is to safeguard the assets that are the object of the Nominee even though this practice is often motivated by bad intentions, one of which is to avoid laws and regulations that limit the ownership of foreign citizens or more furthermore as a form of money laundering practices.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bintang, Tri Baskoro; Suadi, Amran; Sinaulan, Ramlani Lina
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2020

Abstract

Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan bukanbank harus memperoleh izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkanPasal 55 ayat (1) UU OJK. Ketentuan perlindungan konsumen dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan dimulai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasakeuangan, fasilitasi pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaianpengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal, pengawasanperlindungan konsumen jasa keuangan, dan sanksi. Otoritas Jasa Keuanganmemang secara khusus telah memberikan layanan penyelesaian aduan sengketakonsumen lembaga jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Namun, dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan,maka peran Otoritas Jasa Keuangan yang dulunya dapat memberikan fasilitaspenyelesaian pengaduan konsumen kini bertindak menetapkan peraturan,melakukan pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku usaha sektor jasakeuangan yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.Perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan demi mewujudkan kepastiandan jaminan hukum dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang dalam halini merupakan konsumen yang ditanggung saat melaksanakan kegiatanberinvestasi, misalnya resiko terjadinya kejahatan pasar modal. Kejahatan pasarmodal atau capital market crime merupakan pelanggaran hukum yang adahubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturanperundangundangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, OJK, Perlindungan Konsumen  Companies that carry out activities as non-bank financial institutionsmust obtain permission from the OJK (Financial Services Authority) based onArticle 55 paragraph (1) of the OJK Law. Consumer protection provisions in theFinancial Services Authority Regulation begin with the obligations of financialservice business actors, facilitation of consumer complaints and the provision of 835NJL:Volume 7, Nomor 2, September 2022journal.unas.ac.id/law;nationallawjournal@civitas.unas.ac.idcomplaint resolution facilities by the Financial Services Authority, internalcontrol, supervision of consumer protection of financial services, and sanctions.The Financial Services Authority has specifically provided dispute resolutionservices for consumers of financial services institutions through the FinancialServices Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning ConsumerProtection in the Financial Services Sector. However, with the FinancialServices Authority Regulation No. 1/POJK.07/2014 concerning AlternativeDispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector, the role of theFinancial Services Authority, which used to be able to provide facilities forresolving consumer complaints, is now acting to establish regulations,supervise, and crack down on financial service sector business actors whoviolate the provisions of the Financial Services Authority Regulation. Legalprotection for consumers is needed in order to realize legal certainty andguarantees with the aim of protecting the public, which in this case is a consumerwho is covered when carrying out investment activities, for example the risk ofcapital market crimes. Capital market crime is a violation of the law that has todo with the capital market, both violations of laws and regulations in the capitalmarket itself, as well as violations of laws and regulations outside the capitalmarket but actions. Keywords: Legal Protection, OJK, Consumer Protection
Tinjauan Hukum terhadap Peran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Poniyah, Sri; Sinaulan, Ramlani Lina; Farhana, Farhana
Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol 17, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31479/jphl.v17i2.265

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services is a serious concern in many countries, including Indonesia. In this context, the role of the Commitment Making Officer (PPK) has a significant impact on the integrity and transparency of the procurement process. This research provides a legal review of the role of PPK in corruption crimes in the procurement of goods and services in Indonesia. The method used in this research is the normative juridical approach method. The approaches used in this type of normative research are statutory approaches and conceptual approaches. Types and sources of data used as research materials primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.  The results of the study found that Presidential Regulation No. 12 of 2021 authorizes PPK by prohibiting the practice of bribery, but the limits of PPK's authority are regulated by Article 52 Paragraph (2) and LKPP Circular Letter No. 8 of 2020. PPK's responsibilities include aspects of administrative and civil law, with the core of criminal liability focused on procurement law violations involving abuse of authority for personal or collective gain, harming the state. PPK's criminal liability involves individual fault, subjective fault, and the role of other parties in the procurement, including the Budget User (PA) and the Budget User Authority (KPA).
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP COVERNOTE YANG DIBUATNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT Arizona, Renanda; Sinaulan, Ramlani Lina; Kencanawati, Erny
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i12.1890

Abstract

The use of notary covernotes in credit agreements can cause bank losses in the event of default while the process of binding mortgage rights has not been completed. This study raised two formulations of the problem, namely how the legal consequences of the use of cover notes on credit agreements? and what about the legal responsibility of Notaries related covernote in credit agreements?, using the theory of legal consequences and the theory of professional ethics of notaries. The method used in this study with this type of research juridical normative legal research literature or secondary data with sources of legal materials primary, secondary, tertiary and supported interview. The research approach used is legal approach, case approach, conceptual approach and analytical approach. Legal material collection techniques performed by identifying and intervening in the rule of Law positive, literature books, journals and other sources of legal materials. For technical analysis legal material is carried out by the interpretation of grammatical laws and methods construction of a legal analogy. The results showed that the legality of Covernote cannot be considered as an authentic deed in accordance with the authority of notary officials in making authentic deeds, because Covernote does not meet the requirements set forth in Article 1868 of the Civil Code. Covernote is not part of the law provided for in the law, it is only a practice or custom that develops in the performance of Notarial duties. The factors that encourage a notary to issue a Covernote are usually related to the unfinished work related to the duties and authority of the notary to issue an authentic deed. Covernote is used as a notification that the customer's land letters of credit application are still in the process of certification, royalty process, reverse name, or breakdown process if they have been certified. For example, in the application for a credit agreement, application for a building permit (IMB), application for a decree of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), management of Rights applications, and others. The notary's responsibility related to the Covernote he made is related to the Supreme Court decision number 181/PDT/2019/PT MKS. The notary is responsible in the event that the Covernote is not implemented in accordance with the contents of the Covernote, and the notary may be subject to civil penalties in the form of reimbursement of costs, damages, and interest due to which the notary must pay to the party who suffered losses due to the violation. This is a form of Notarial responsibility in compensating for losses suffered by the injured party
Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Saputro, Julianto Dimas; Sinaulan, Ramlani Lina; Suganda, Atma
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.28924

Abstract

Legal certainty is the foundation of a rule of law to clarify legal laws. Despite public debate about Omnibus laws, the Indonesian House of Representatives plenary session adopted the Draft Law on Job Creation in less than a year. The analysis uses descriptive and qualitative methodologies. Descriptive writing analyzes facts by precisely detailing events related to this legislation. This thesis examines the consequences and execution of the Constitutional Court Judgment Number 91/PUU-XVIII/2020 on the Process of Establishing Legislation in Indonesia, so it applies legal theory and concepts to the Court's decision. Constitution. Dogmatic or doctrinal research follows normative legal research. The Court decided that the Job Creation Law violated the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and had no legal authority if "no modifications were made within two (two) years after the judgment was announced". Thus, the Job Creation Law applies until the status quo law is changed. If there is no improvement by the deadline, the Job Creation Law will be ruled unconstitutional permanently and all UUCK-altered or repealed laws would be reinstalled.Keywords: Constitutional Court Decision; Legal certainty; Job Creation Act AbstrakTerlepas dari segala Pro dan kontra masyarakat terhadap konsep Omnibus law, tidak butuh waktu lebih dari satu tahun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terkait Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia sehingga penelitian dan penulisan tesis ini mengaitkan teori hukum dan konsep hukum terkait implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu perbaikan UU a quo yang telah ditentukan. Apabila hingga tenggat waktu yang diberikan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan seluruh Undang-Undang yang diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Kepastian Hukum; UU Cipta Kerja