<![CDATA[Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja dalam menilai akuntabilitas pada instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dimana sistem pengukuran ini dirancang dalam satu platform yang dikenal sebagai e-sakip. Sistem tersebut dirancang oleh PanRB yang digunakan untuk menyelaraskan akuntabilitas kepada setiap perangkat daerah. Pada dasarnya e-sakip bertujuan untuk mempermudah pemantauan serta pengendalian kinerja oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Proses wawacara dilakukan melalui metode purposive sampling kepada pengelola e-sakip untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil temuan dalam penelitian ini mengacu konsep efektivitas menurut Duncan dengan beberapa instrument penelitian seperti pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas di DPMPTSP Kota Surabaya dapat dikatakan efektif dan cukup baik. Namun, pada tahapan prosesnya masih terdapat beberapa kendala. Hambatan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan dan kurangnya kuantitas sumberdaya manusia dalam proses pelaksanaan e-sakip. Oleh karena itu, terdapat saran perbaikan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan secara rutin kepada setiap perangkat daerah dan peningkatan jumlah SDM yang kompeten agar program dapat berjalan dengan efektif.]]>
