<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku: (2) Faktor pendukung yaitu mempunyai layanan 24 jam, mempunyai jejaring kerja dengan beberapa organisasi atau instansi, mempunyai komitmen evaluasi dengan pengadilan agama sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnnya keselarasan pemahaman kasus perempuan dan anak terkait pelayanan UPTD PPA dengan pihak penegak hukum, dan minimnya sumber daya manusia untuk konseling perempuan, psikolog, dan pengacara. The research objective is to analyze the implementation of the fulfillment of child protection rights in terms of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service: Research This method uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) Implementation of the fulfillment of child protection rights is seen from the perspective of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect in the Women's Empowerment and Protection Service The children of Makassar City have not been able to fulfill their needs optimally in accordance with applicable regulations: (2) Supporting factors, namely having 24 hour service, having a working network with several organizations or agencies, having an evaluation commitment with religious courts, while inhibiting factors are a lack of harmony in understanding women's cases and children related to UPTD PPA services with law enforcement, and the lack of human resources for counseling women, psychologists and lawyers..]]>
