Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Mutmainnah, Andi; Hafidz, Ma'ruf; Bima, Mu. Rinaldy
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang27

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pada penlitian fokus studi pada Efektivitas pelaksanan tanggung jawab notaris. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab notaris di Kota Makassar belum berjalan efektiv karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. bentukbentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) berada di wilayah kerja yang telah ditentukan, (4) plang nama Notaris terpampang akan tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor akan tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta. Notary Public is a certain position that contains the profession in the field of law to the public, needs to get permission and guarantee for the achievement of legal certainty. In the study, the focus of the study was on the effectiveness of carrying out notary responsibilities. The research method uses empirical juridical. The result of the research was the effectiveness of the implementation of the responsibilities of the notary in Makassar had not been effective because there were still many things that had been successfully done. forms of legal transfer that occur in the implementation of the position of Notary and Notary Profession in Makassar, including: (1) not reading the deed, (2) not signing before the Notary, (3) moving in the approved work area, (4) name The notary is displayed but is empty, (6) the office address changes but does not report, and (7) the deed is not in accordance with the minutes

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Wahid, Abd; Hafidz, Ma'ruf; Bachmid, Fahri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penyebab kurang Efektifnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Kabupaten Gowa dan Masalah akibat hukum bagi Tenaga Medis yang lalai dalam menjalankan tindakan medis pada pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa: (1) Efektivitas Perlindungan Hukum di Rumah Sakit Syekh Yusuf dan Puskemas Kampili secara Prosedur Sudah Efektif Namum Masih ada Beberapa Hal yang menyebabkan tidak Efektifnya Perlindungan Hukum Bagi tenaga Kesehatan yang di sebabkan Beberapa hal di antaranya adalah Kurangnya pemahaman Mengenai beberapa Undang-undang Kesehatan yang dibuat untuk melindungi tenaga Kesehatan itu Sendiri dan besarnya harapan pasien terhadap tenaga kesehatan untuk mendapatkan kesembuhan (2) Permasalahan Hukum Yang terjadi di Ruang Lingkup Rumah Sakit dan Puskemas di Kab. Gowa antara Tenaga Kesehatan dengan Pasien semuanya bisa terselesaikan dengan Jalur Mediasi setelah Melalui beberapa Prosedur yang ada di Rumah Sakit dan Puskemas sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Pasal 310 Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. The research objective is to analyze the causes of the lack of effective legal protection for health workers in carrying out medical procedures in the Gowa Regency and the problem of legal consequences for medical personnel who are negligent in carrying out medical procedures in health services. This research uses primary data obtained from field research. The results of this research show that: (1) The effectiveness of legal protection at Syekh Yusuf Hospital and Kampili Community Health Center is procedurally effective, but there are still several things that cause ineffective legal protection for health workers, some of which a lack of understanding regarding several The Health Law was created to protect the health workers themselves and the high hopes that patients have for health workers to get healing (2) Legal problems that occur within the scope of hospitals and health centres in the district. Gowa between Health Workers and Patients can all be resolved through Mediation after going through several procedures in Hospitals and Community Health Centers as regulated in Law no. 17 of 2023 concerning health, Article 310 If a Medical Personnel or Health Personnel is suspected of making a mistake in carrying out their profession which causes harm to the Patient, the dispute that arises as a result of the mistake is resolved first through alternative dispute resolution outside of court.

Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika Ramli, Rahmat; Hafidz, Ma'ruf; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis delik perbuatan ojek online sebagai perantara jual beli narkotika dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normati. Hasil penelitian bahwa dalam kasus pengemudi ojek online yang terlibat sebagai perantara dalam transaksi narkoba, ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the offence of online motorcycle taxis as intermediaries in buying and selling narcotics, which can be used as a reason to eliminate illegal acts. This type of research uses normative research. The results of the study show that in the case of online motorcycle taxi drivers who are involved as intermediaries in drug transactions, there are aspects of criminal law and reasons for eliminating criminal penalties that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in life. Public. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to ensure the achievement of justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.

Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Kota Makassar Ali, Achmadi; Hafidz, Ma'ruf; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar berjalan efektif karena dalam hal proses pendaftaran Negara telah memberikan regulasi yang jelas serta proses pendaftaran dibuat dengan sangat fleksibel, dan ketika terdapat sengketa telah diselesaikan secara baik di pengadilan niaga Makassar. seperti perkara nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks antara merek SOLARIA dengan SOLARIS, perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, dan perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria yaitu Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing legal protection for registered brands following legislation in Makassar City. This research uses empirical legal research. The results of this research show that: (1). The effectiveness of the implementation of legal protection for registered marks by the laws in Makassar City is effective because in terms of the registration process the State has provided clear regulations and the registration process is made very flexible, and when there are disputes they have been resolved properly in the Makassar commercial court. such as case number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks between the brands SOLARIA and SOLARIS, case number 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, and case number 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). The legal consequences of the issuance of a Brand Rights Certificate for Solaris regarding the Exclusive Rights owned by Solaria are that a registered mark can be cancelled through a lawsuit filed by an interested party based on the reason that the mark cannot be registered or is rejected by the provisions of Article 20 and Article 21 of Law No. 20 /2016 to the Commercial Court. The legal remedy against the commercial court's decision on the cancellation lawsuit is cassation. Cancellation of a trademark registration can be done on the grounds that the trademark in question violates the provisions regarding trademarks that cannot be registered and trademarks that must be rejected.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Yusuf, Annastasyia Mukrimah; Hafidz, Ma'ruf; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku: (2) Faktor pendukung yaitu mempunyai layanan 24 jam, mempunyai jejaring kerja dengan beberapa organisasi atau instansi, mempunyai komitmen evaluasi dengan pengadilan agama sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnnya keselarasan pemahaman kasus perempuan dan anak terkait pelayanan UPTD PPA dengan pihak penegak hukum, dan minimnya sumber daya manusia untuk konseling perempuan, psikolog, dan pengacara. The research objective is to analyze the implementation of the fulfillment of child protection rights in terms of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service: Research This method uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) Implementation of the fulfillment of child protection rights is seen from the perspective of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect in the Women's Empowerment and Protection Service The children of Makassar City have not been able to fulfill their needs optimally in accordance with applicable regulations: (2) Supporting factors, namely having 24 hour service, having a working network with several organizations or agencies, having an evaluation commitment with religious courts, while inhibiting factors are a lack of harmony in understanding women's cases and children related to UPTD PPA services with law enforcement, and the lack of human resources for counseling women, psychologists and lawyers..

Konstruksi Hukum Pengelolaan Tanah Adat Bobo Sepa’e Sebagai Tanah Aset Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Asriati, Asriati; Rahmat, Andi Isman; Hafidz, Ma'ruf
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo’ Sepa’E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo; (2) mengetahui Prosedur pengelolaan hasil pemanfaatan Tana Bobo’ Sepa’E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo’ Sepa’E sebagai penggarap dengan mekanisme sistem pelelangan sedangkan hasil panen baik berupa palawija atau ikan menjadi hak penuh penggarap. (2) pengelolaan hasil pemanfaatan tana Bobo’ Sepa’E oleh masyarakat lokal di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Diatur dalam Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan Bobo’ Sepa’E yang dimana hasil pemamfaatan tana Bobo’ Sepa’E diambil dan dinikmati oleh penggarap sebagai pengelolah selama 2 tahun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang. The research objective is to analyze the implementation of community rights in Leppangeng Village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency; (2) know the procedures for managing the results of the utilization of Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Implementation of the rights of the people in Leppangeng village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E as cultivators using an auction system mechanism while the harvest, whether in the form of secondary crops or fish, becomes the full rights of the cultivators. (2) management of the results of the use of Bobo' Sepa'E land by local communities in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. Regulated in Village Regulation number 04 of 2017 concerning the management of Bobo' Sepa'E where the results of the use of Bobo' Sepa'E land are taken and enjoyed by the cultivator as manager for 2 years after being declared the winner of the auction.

Implementasi Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan (Voluntair) Di Pengadilan Negeri Majene Nasution, Ahmad Dalmy Iskandar; Hafidz, Ma'ruf; Handayani, Dwi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan hakim dalam menetapkan gugatan voluntair khususnya perihal yang menjadi pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan yang belum diatur materi permohonannya dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Majene tidak membatasi kewenangan yurisdiksinya hanya pada perkara permohonan yang secara eksplisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari data penetapan yang menunjukkan bahwa dari 51 perkara permohonan yang diajukan sejak tahun 2022 hingga 2025, terdapat 44 perkara yang dikabulkan meskipun materi permohonannya tidak diatur dalam regulasi formal. The research objective is to analyse the authority of judges in adjudicating voluntary claims, particularly concerning the legal guidelines used by judges when handling petition cases whose subject matter is not yet regulated by statutory law. This study employs an empirical legal research method. The findings reveal that the Majene District Court does not limit its jurisdiction solely to petitions explicitly stipulated in legislation. This is evidenced by the court’s decisions, which show that out of 51 petition cases submitted between 2022 and 2025, a total of 44 petitions were granted even though the subject matter was not regulated in any formal legislation.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search