Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Penyintas Kekerasan Seksual Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Uin Malang Nomor 1469 Tahun 2021 Perspektif Philipus M. Hadjon Sabbaha, Ahmad Maulana
LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/lorong.v11i2.2696

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Malang Nomor 1469 dalam memberikan perlindungan hukum bagi para penyintas kekerasan seksual dalam perspektif Philipus M. Hadjon. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undangundang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menytakan bahwa dalam hal perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menawarkan dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam SK Rektor ditampakkan melalui langkah strategis dalam pencegahan kekerasan seksual. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat diketahui berdasarkan ketentuan langkah prosedural pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, mulai dari tahap pelaporan sampai pemberian sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi dalam SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 belum dijelaskan secara terperinci bagaimana langkah prosedural dalam pemberian hak korban di antaranya hak dalam mendapatkan penguatan psikis, rohani, penguatan hukum, dan rehabilitasi sosial serta belum dijelaskan mengenai mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam hal ini SK Rektor UIN Malang Nomor 1469 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap para penyintas kekerasan seksual.
Fulfillment of Children's Rights in Marriage Age Restriction in The Perspective of Mashood A. Baderin View of Human Rights (Sociological Study of Marriage Law Number 16 of 2019) Sabbaha, Ahmad Maulana; Rahmawati, Erik Sabti
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i2.3086

Abstract

Indonesian Government has made changes to the minimum age limit for marriage in the Marriage Law to prevent the practice of underage marriage and protect children's rights, which are part of human rights. This research aims to examine the sociological aspects of changes in the age limit for marriage in Indonesia, which basically uses the Universal Human Rights approach as the main instrument in revising the Marriage Law in Indonesia by using the view of human rights put forward by Mashood A. Baderin. This research is a normative juridical research that uses a historical and conceptual approach. The results of this research show that two sociological aspects underlie changes in the minimum age limit for marriage in Indonesia, namely the health and education aspects. Changes in the minimum age limit for marriage are intended to fight for children's rights, especially health and education. According to Mashood A. Baderin, the Al-Qur'an and Hadith have regulated children's rights. Changes in the minimum age limit for a marriage intended to fight for children's rights align with Mashood A. Baderin's views on children's rights in Islamic law.