Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Investasi Asing di Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Konsep Ekonomi Konstitusi di Indonesia Febrina, Rezmia; AD. Minastasia, Yonna
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1822

Abstract

Pembangunan harus terus dilakukan agar terciptanya pemerataan, pembangunan yang dilakukan hari ini bertujuan untuk menopang kehidupan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jika kita merasakan dampak pembangunan hari ini, berarti pendahulu kita berhasil melakukan pengelolaan terhadap negara. Maka segala upaya pembangunan yang dilakukan hari ini adalah demi kesejahteraan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan,. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara melewatkan proses dan mekanisme yang lengkap, terlihat eksekutif yang paling dominan dalam proses pemindahan ibu kota. Pemindahan yang ditetapkan bersamaan dengan penanggulangan covid-19 menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kemudian mekanisme investasi yang dilakukan oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan sistem ekonomi konstitusi sebab pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat.