<![CDATA[Dalam proses kegiatan penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya (dalam hal ini termasuk situs, kawasan, bangunan dan struktur Cagar Budaya), dimana dalam alur pelaksanaan proyek pekerjaan, kegiatan perencanaan teknis merupakan tahapan penting yang menjadi dasar dan tolak ukur dalam proses penyelenggaraan selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan berkelanjutan. Penyusunan dokumen rencana teknis pada penyelenggaraan pelestarian, tentu berbeda dengan rencana teknis pada proyek penyelenggaraan konstruksi biasa. Masalah yang sering terjadi terkait perencanaan teknis dalam proses penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian, diantaranya: banyak melakukan perubahan atau penambahan elemen baru, tidak berupaya mempertahankan keaslian, tidak dilakukan dengan hati-hati dan bertanggungjawab, tidak didasari kajian identifikasi dan studi kelayakan serta pendokumentasian, tidak dilengkapi dengan syarat-syarat pekerjaan konstruksi sesuai kaidah pelestarian, tidak disertai kajian/rencana teknis pemanfaatan, serta tidak dilaksanakan oleh tenaga ahli pelestarian yang memperhatikan etika pelestarian. Tim penyelenggara pelestarian, terutama dalam hal ini tim konsultan perencana, sering tidak memahami proses penyelenggaraan pelestarian yang benar. Hal ini terjadi karena kurang didukung oleh tenaga ahli pelestarian yang terampil, sering menghadapi kondisi yang tidak ideal diantaranya: keterbatasan waktu, sumber daya termasuk biaya. Perencanaan teknis pada proses penyelenggaraan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Cagar Budaya, dengan contoh penanganan diantaranya: kegiatan pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi, rehabilitasi dan kegiatan pelestarian lainnya), adalah perencanaan teknis yang dokumennya perlu dipersiapkan dengan baik, karena sekaligus sebagai bagian dalam proses persetujuan (perizinan). Oleh karena itu, arsitek yang memiliki peran sebagai perencana dalam penyusunan dokumen ini, perlu dilengkapi dengan pemahaman pelestarian dan alur proses penyelenggaraan pelestarian yang baik, sehingga tidak ada pelanggaran/kesalahan dalam penanganan pekerjaan pelestarian.]]>
