Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.311
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia
Ratnawati Gultom, Elfrida
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN AMAR DILUAR SURAT DAKWAAN (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam) Mardhatillah, Ulfa; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.287

Abstract

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam diketahui jaksa penuntut umum telah memberikan dakwaan kepada terdakwa yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Namun dalam amar putusan, diketahui bahwa Majelis Hakim memutus tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 362 KUHP. Sehingga dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan penuntut umum dan amar putusan. Bagaimana akibat hukum menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan surat dakwaan dalam putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam dan memuat amar diluar surat dakwaan adalah putusan pengadilan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 187/Pid.B/2018/PN menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 362 KUHP hal tersebut bertentangan dengan surat dakwaan. Dari sudut pandang hukum acara pidana tindakan hakim tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 182 KUHAP yaitu mengenai putusan hakim haruslah berdasarkan surat dakwaan dan menurut Pasal 191 KUHAP mengenai terdakwa haruslah diputuskan bebas apabila pembuktian dalam persidangan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena putusan hakim diluar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum khususnya Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA. SBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DENGAN PSGLOW Ilmiawan, Sidik; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.329

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membahas sengketa merek dagang kosmetik yang cukup terkenal di Indonesia antara MS Glow dengan PS Glow. Mengacu pada pokok permasalahan, Apakah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas perkara merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif, dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian dengan cara studi pustaka dan website. Hasil Penelitian adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis dapat mengakomodir tentang sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow karena berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menjamin adanya kepastian hukum. Pertimbangan Hakim dalam putusan sengketa merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow yaitu menimbang bahwa pendaftaran merek dagang MS Glow adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Menyatakan PS Glow memiliki hak ekskulusif atas penggunaan merek dagang. PS Glow yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (kosmetik).
LEGAL PROTECTION AND LEGAL RESPONSIBILITY OF UNIT LINK LIFE INSURANCE AGREEMENTS Andri Purnama, Tubagus; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.337

Abstract

Along with the progress of modern industry and the economy, the development of business in the insurance sector is increasingly having a positive impact. The concept of insurance activity gave birth to many large industrial companies engaged in the insurance business and expanded to various types of risk coverage and products, one of which is life insurance. Apart from being an instrument that acts as a risk bearer, the insurance industry also plays an important role in the development of the Indonesian economy. One of its functions is to act as a financial planner. To meet the needs of the community, the life insurance industry in Indonesia has developed its products into investment-linked insurance or currently known as unit-linked products. Unit link products can provide solutions that suit the needs of society, thereby enabling consumers to obtain various benefits, namely protection and investment. It is not uncommon in practice to find various discrepancies with legal norms, both from the client's and the company's point of view. This study discusses the form of legal protection for unit link insurance insureds at life insurance companies with Wanaartha and to know and understand the position of insurance companies in carrying out unit link insurance activities according to applicable regulations.
The PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT BUDAYA HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Indra Mangiwa, Marthen; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.339

Abstract

The purpose of this Paper is to discuss the function of advocates to educate the public regarding the passage of Laws Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (“The Regulation”) which is expected to be a solution to the problem of sexual violence in Indonesia. How the role of advocates so that The Regulation can be well understood by the society, especially with regard to the application of the Articles contained in it? How the role of the Advocate so The Regulation doesn’t cause multiple interpretations in the society? Certainly, The Regulation needs the role of law enforcement, especially for advocates so that its application is effective and provides benefits, especially for the victims of sexual violence in the society and it requires the development of the ability of legal practitioners such as judges, prosecutors, police, advocates to have a sense of critical in applying the Rules. The research method used on writing this Paper is to use normative legal research methods, through a Juridical approach. The conclusion is that Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence can be a solution to the problem of sexual violence cases in Indonesia, however, the regulation requires the support of developing the ability of legal practitioners specifically advocates to have a sense of critical in applying it to become a rules whose application is effective and provides benefits, especially to the victims of sexual violence in the society.
The PENDAMPINGAN KUASA HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIJATUHI HUKUMAN 7 TAHUN PERJARA DALAM SUATU TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/PN.MLG Manulung Bansage Immanuel Papara, Satrya; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.340

Abstract

Defendants who are sentenced to more than 5 years in prison must get legal assistance. the formulation of the problem is What is the Consideration of the Panel of Judges on Case Number 28/Pid.Sus/2020/PN.Mlg) Concerning the Accompaniment of Defendant Rahman Suedi in the case of drug abuse according to Article 127 of Law Number 35 of 2009? and How to deal with abuse addicts and victims of narcotics abuse. In writing this paper, the research method used is normative and analyzed descriptively using secondary data. Inductive conclusions are drawn. The results of the research into the considerations of the Panel of Judges on the Case.
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT.GO-JEK DENGAN DRIVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Alawiyah, Tuti; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.342

Abstract

Go-jek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industry transportasi ojek. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-jek apakah dapat dikategorikan kedalam hubungan kerja dan bagaimana perlindungannya. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mengenai perjanjian yang terjadi antara PT. Go-jek dengan driver dan perlindungannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dan analisis dari penelitian ini adalah hubungan hukum yang terjalin antara PT.Gojek dengan driver merupakan hubungan kerja dan mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.
ANALISIS YURIDIS INPRES NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DALAM KEBERLAKUANNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Arsanti, Wulan; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.344

Abstract

The issuance of Presidential Instruction No. 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the Health Insurance Program instructs all Ministries to optimize the JKN program, this also instructs the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to implement the Circular Letter of the Director General of Land Rights Determination and Registration (Dirjen PHP) No.02/ 153-400/II/2022 which contains the Determination of Rights and Registration of Land, as a form of follow-up to Presidential Instruction No. 1 of 2022, so that every application for registration services for the transfer of land rights or ownership rights to apartment units due to sale and purchase must be accompanied by a photocopy of the health insurance social service provider (BPJS) participant card (active participant in the Health Insurance Program (JKN). Type of research The method used is normative (doctrinal) juridical research. land rights because buying and selling are not by legal principles or norms in general, namely the principle of legal certainty, where Presidential Instruction Number 1 of 2022 creates legal uncertainty and is only a policy regulation (beleidsregel/pseudo wetgeving) and is optional or (aanvullendrecht).
KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Sari, Ghisca Putri Anjar; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.345

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan restorative justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi, dan posisi lembaga pemasyarakatan dalam menegakkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan analisa deskriptif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Keadilan Restoratif lebih melihat pemidanaan dengan pemikiran yang berbeda, yakni berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban sehingga perdamaian ini menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice merupakan salah satu alternatif yang berfungsi untuk memecahkan suatu perkara pidana, yang awalnya berfokus pada pemidanaan menjadi proses diskusi serta mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait, untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan pidana dengan adil dan seimbang. Tujuan dilaksanakannya restorative justice serta diversi ini untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari peradilan pidana sehingga Anak dapat menghindari stigmatisasi negatif serta harapannya agar Anak dapat diterima kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Gunawan, Lidya Pratiwi; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.356

Abstract

The goal of this research is to investigate and determine the regulation of environmental offenses under Law 32 of 2009(known as environmental law) and how to be responsible for environmental crimes according to environmental law This research uses normative legal research methods using primary and secondary data, with descriptive analysis and deductive conclusions. Environmental crimes can be include within intentional or unintentional acts. Subjects of criminal law may be individuals, legal bodies, or non-legal entities. In this scenario, both legal entities and non-legal entities are companies. Responsibility in Article 88 means 'absolute accountability,' or the so-called "strict liability idea. Under the liability requirements of this article, the plaintiff is not necessary to prove the existence of an element of error as the basis for compensation. When the principle of strict liability is invoked, the legal subject is held accountable for pollution and environmental harm in the living environment in line with Article 88 of environmental legislation.
GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA, SINGAPORE, MALAYSIA : KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM Tendra, Denny; Ratnawati Gultom, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.357

Abstract

Pada 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung melakukan pembaharuan hukum terkait gugatan sederhana dengan mengeluarkan PerMA No.14 Tahun 2019 , salah satu isinya merubah jumlah nominal kerugian materi yang bisa di akomodir gugatan sederhana menjadi maksimum 500 juta rupiah. Hal ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha umkm, besar & para konsumen yang memiliki sengketa perdata umum, karena gugatan sederhana dapat dilakukan untuk nominal kerugian materi sampai maksimal 500 juta rupiah dengan jangka waktu penyelesaian yg cepat dan berbiaya ringan. Gugatan Sederhana di dunia dikenal dengan nama small claim court ( SCC ), di Singapura small claims court sudah diberlakukan sejak tahun 1985 sampai sekarang. dengan jumlah max kerugian materi yang di akomodir 20 ribu – 30 ribu SGD, sementara di Malaysia Small Claims Procedure di berlakukan sejak tahun 2012 sampai sekarang, dengan jumlah max kerugian materi yang diakomodir 5 ribu RM. Dengan melihat perbandingan hukum terkait gugatan sederhana antara Indonesia, Singapura, & Malaysia makan akan terlihat bahwa gugatan sederhana yang diberlakukan di Indonesia lebih baik dalam hal jumlah nominal kerugian materi yang bisa diakomodir dan kecepatan prosesnya. Tetapi jika kita lihat pada sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri di kota-kota besar Indonesia jumlah perkara gugatan sederhana sangat sedikit sekali jumlahnya dibanding gugatan perdata biasa. Oleh karena itu keunggulan prosedur gugatan sederhana ini perlu di berdayakan secara masif dan berkesinambungan lewat seminar, webminar, talkshow, penulisan artikel, jurnal oleh pemerintah, akademisi, praktisi hukum, pemilik usaha, atau oleh siapapun agar menjadi budaya hukum pilihan utama ketika menghadapi sengeketa perdata umum sejumlah tertentu.
Co-Authors Andri Purnama, Tubagus Arsanti, Wulan Christianti, Risa Gunawan, Lidya Pratiwi Hamidi, Dudung Ilmiawan, Sidik Indra Mangiwa, Marthen Jerry, Jerry Manulung Bansage Immanuel Papara, Satrya Mardhatillah, Ulfa Muallif, Rizqi Raiz, M. Taufiqurrachman Sari, Ghisca Putri Anjar Setiawan, Dian Aji Tendra, Denny Tri Februartono, Tentaminarto Tuti Alawiyah